TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Tengah meminta kepada pelaku UKM memanfaatkan program kredit usaha rakyat untuk menggenjot penjualan.

Tahun ini, plafon KUR di Jateng senilai Rp15,267 triliun ditargetkan terserap 100%. Apalagi, dengan keterlibatan Bank Jateng sebagai lembaga penyalur kredit bagi usaha menengah dan kecil.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Hana Roichati mengatakan banyak di antara pelaku usaha kecil dan menengah belum memahami prosedur teknis perolehan dana KUR.

Dalam hal ini, pihak perbankan diharapkan lebih proaktif bersosialisasi kepada masyarakat luas. Mengacu tahun lalu, penyerapan KUR di Jateng mencapai 72% kendati program itu berjalan selama empat bulan.

Di samping itu, katanya, pihak dinas menyiapkan tenaga pendamping untuk pengelolaan keuangan dalam usaha yang digeluti oleh pelaku UMKM/UKM. Secara teknis di lapangan, lembaga penyalur KUR akan mempertimbangkan kelayakan usaha dan manajemen keuangan.

“Kami minta pelaku UMKM menyambut program pemerintah dalam memajukan usaha dengan bunga hanya 9%,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (1 Maret 2016).

Dinas Koperasi dan UMKM mencatat total plafon KUR yang disalurkan khusus untuk Jawa Tengah pada 2016 mencapai Rp15,267 triliun dengan Rp11 triliun di antaranya khusus untuk mikro. Di tingkat pusat, Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan KURsebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun sepanjang tahun ini.

Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah se-Jawa Tengah Naneth A. Ekopriyono mendesak lembaga perbankan yang ditunjuk agar lebih agresif dalampenyaluran kredit tersebut.

Di samping itu, Naneth menilai masih banyak kalangan usaha kecil belum merasakan adanya program lantaran ketidaksinkronan antara petugas di lapangan dengan jajaran direksi.

Hal itu berdasarkan aduan dan keluhan perihal sulitnya mendapatkan akses KUR dari perbankan yang bersangkutan. “Kami minta komunikasi bawahan dan atasan bisa lebih intensif lagi. Jangan ada miss komunikasi, sehingga merugikan pelaku UKM yang semestinya dapat pinjaman KUR,” katanya.

Pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jateng melalui dinas terkait melakukan pendampingan maksimal terhadap pelaku UKM yang hingga sekarang kebingungan dalam pengelolaan keuangan. Hal itu perlu dilakukan mengingat tidak sedikit pelaku UKM justru bangkrut setelah menerima program KUR.

BISNIS.COM