Plastik Berbayar, MPR Apresiasi Sinergi Pemerintah & Warga
Editor
Rully Widayati
Senin, 22 Februari 2016 23:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi program plastik berbayar yang mulai diberlakukan pemerintah, Minggu (21 Februari 2016).
"Saya mengapresiasi kebijakan itu. Saya berharap ini jangan sesaat tetapi tetap dijaga terus-menerus dan perlu dikomunikasikan secara maksimal pada rakyat dan konsumen. Agar tidak terkaget-kaget juga," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22 Februari 2016).
Dia menilai, program ini membuktikan masyarakat dan pemerintah bisa membuat terobosan mengatasi masalah, salah satunya soal sampah.
Dia berharap, terobosan ini bisa berlanjut hingga mencetuskan terobosan lain, misalnya mengatasi banjir dan kebakaran lahan.
Mengenai pemberlakuan harga tarif bawah pembelian kantong plastik, yakni Rp 200, dia menganggap itu sebagai upaya awal pembiasaan.
"Jadi mungkin sementara belum terbiasa, tetapi okelah bila dibuat dengan harga minimal itu saya menilai untuk pendekatan sementara boleh. Tetapi jangan ini dilanggengkan," tutur dia.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Minggu (21 Februari 2016), resmi memberlakukan program plastik berbayar di toko swalayan, guna mengurangi produksi sampah plastik.
KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik. Namun, sejumlah kota, salah satunya Jakarta memberikan harga lebih tinggi, yakni Rp5.000 per kantong plastik.
ANTARA
