TEMPO.CO, Bangkalan--Kepala Hubungan Masyarakat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Faisal Yasir menanggapi santai kembali disorotnya kinerja lembaganya dalam enam tahun terakhir. Faisal memastikan berbagai kritikan itu tidak akan mengganggu tugasnya. "Kami ini bukan malaikat, pasti memiliki kekurangan," kata Coy, sapaan akrab Faisal Yasir, Sabtu, 6 Februari 2016.

Disorotnya kinerja lembaga yang dibentuk pada 2010 itu bermula dari munculnya keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut kewenangan BPWS untuk mengelola lahan seluas 600 hektare di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Pencabutan kewenangan itu setelah ada desakan dari Wali Kota Surabaya Terpilih Tri Risma Harini. "Kalau kritikan itu ada yang menyebut selama ini kami tidak bekerja, itu fitnah," kata Faisal.

Awal tahun ini, kata dia, BPWS rencananya akan memperindah Jembatan Suramadu dengan membangun landskip di pintu tol sisi Surabaya. Namun karena kewenangan BPWS di Surabaya telah dicabut, maka pembangunan itu akan dialihkan ke Suramadu sisi Madura. "Fokus BPWS saat ini membangun Madura," ujar dia.

Proyek lain di Madura yang juga akan digarap tahun ini, kata Faisal, adalah memberikan program pelatihan pembuatan teknologi 'asap cair'. Asap cair adalah bahan pengawet alami yang diolah dari tempurung dan serabut kelapa. Bisa digunakan untuk mengawetkan makanan dan ikan hasil tangkapan nelayan.

Anggaran yang disediakan Rp 4 miliar rupiah, pesertanya berasal dari empat kabupaten di Pulau Madura. "Kita targetkan ada 20 angkatan yang ikut pelatihan, tiap angkatan terdiri dari 16 orang," ungkap Faisal.

Proyek lain yang akan digarap BPWS tahun ini adalah pembangunan rest area Suramadu di Bangkalan. Rest area itu akan dibangun dilahan seluas 40 hektare. Dari total lahan yang dibutuhkan baru terbebaskan sebanyak 21 hektare. Sisanya, kata Faisal, pembebasannya diupayakan rampung tahun ini. "Target kami pembangunan rest area dimulai tahun ini juga," katanya.

Diluar berbagai program yang telah dicanangkan itu, Faisal mengakui mandeknya pembebasan lahan oleh BPWS karena buntunya komunikasi dengan pemerintah daerah. "Sejak 2010 komunikasi kami dengan pemda kurang baik," kata dia.

Baru pada 2015 lalu, komunikasi antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai terbuka. Membaiknya komunikasi itu ditandai dengan adanya nota kesepahaman pembangunan antara BPWS dan Pemerintah Bangkalan di Universitas Trunojoyo Madura pada Oktober 2015.

Dalam nota kesepahaman itu disebutkan BPWS menjanjikan anggaran untuk pembangunan di Bangkalan termasuk rest area. "BPWS tahun ini dapat anggaran Rp 318,5 miliar, Rp 180 miliar untuk Bangkalan," kata dia.

MUSTHOFA BISRI