TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) batal menggelar lelang investasi untuk mencari mitra strategis membangun sisi darat bandara di Kertajati, Majalengka. “Batal dengan sendirinya. Sekarang tidak butuh lagi investasi karena keseluruhan pembiayaan dari sisi darat sudah ditanggung APBN,” kata dia di Bandung, Senin, 18 Januari 2015.

Sedianya PT BIJB menjadwalkan hari ini akan membuka lelang investasi untuk menjaring investor yang bersedia menanggung bersama biaya pembangunan. PT BIJB baru mengantungi Rp 500 miliar dari kebutuhan dana membangun sisi darat bandara Rp 2,1 triliun, berasal dari penyertaan modal pemerintah Jawa Barat. “Kita mencari uang Rp 1,6 triliun, dikasih Rp 2,1 triliun,” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan.

Aher mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke bandara pekan lalu memutuskan dana membangun seluruh bagian bandara itu ditanggung pemerintah pusat. “Orang kami kesulitan mencari dana untuk investasi, untuk penyelesaian dana pembangunan BIJB, tiba-tiba ditanggung pusat, itu sih lebih dari ekpektasi,” kata dia.

Menurut Aher, Kementerian Perhubungan misalnya akan melanjutkan pembangunan sisi udara bandara, diantaranya landas pacu yang baru rampung sepanjang 2.500 meter lebar 60 meter. “Sisi udara kira-kria biaya keseluruhannya, termasuk dengan ATC (Air Traffic Controller) itu Rp 1,6 triliun. Itu pusat yang biayai,” kata dia.

Aher mengatakan, pengerjaan fisik sisi darat bandara yang dikerjakan kontraktor yang memenangkan tender konstruksi yang digelar PT BIJB tinggal dilanjutkan. Kementerian Perhubungan menjanjikan membayarinya, sekaligus mengembalikan duit yang sudah digelontorkan PT BIJB. “Pak Menteri (perhubungan) bilang, seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan, seluruh rencana pembiayaan untuk sisi darat dari PT BIJB ditarik lagi,” kata dia.

Duit PT BIJB dari penyertaan modal pemerintah Jawa Barat itu akan digunakan untuk memulai proses pembangunan Aeorcity, atau kawasan kota terpadu penyokong bandara itu. “Kami mendorong BIBJ untuk lebih fokus mengelola Aerocity,” kata Aher.

Pemerintah provinsi juga tengah melobi pemerintah agar PT BIJB bisa ikut memiliki saham perusahaan pengelola bandara nanti di Kertajati, Majalengka. Kementerian Perhubungan rencananya akan menggelar tender pengelolaan bandara tersebut. “Kami akan minta ke pemerintah pusat,” kata Aher.

Aher mengatakan, ,dengan pembiayaan pembangunan bandara dibiayai APBN, pemerintah provinsi diminta melanjutkan pembebasan lahan kawasan bandara itu. “Pemerintah provinsi punya kewajiban melengkapi pembebasan lahan sampai di angka 1.800 hektare. Sekarang sudah seribu hektare, berarti 800 hektare lagi belum,” kata dia. Pembebasan lahan itu akan dicicil, tahun ini pemerintah Jawa Barat akan menganggarkan Rp 200 miliar untuk memulai lagi pembebasan lahan bandara di Kertajati.

Pemerintah provinsi juga tengah mengkaji kemungkinan untuk merevisi Perda pembentukan PT BIJB. Dalam Perda pendirian Badan Usaha Milik Daerah itu, PT BIJB bertugas membangun dan mengelola bandara di Kertajati, Majalengka. “Sekarang, pembangunan tidak. Tinggal pengelolaannya. Masih ada relevansinya,” kata Aher.

Dia berharap, kepastian pembiayaan pembangunan bandara itu akan mempercepat pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebagai infrastruktur penyokong akses menuju bandara itu. “Kita ingin mendorong para pihak, segera menyelesaikan Tol Cisumdawu. Ini akan menjadi pendukung utama,” kata Aher. Pembangunan bandara di Kertajati itu dijadwalkan rampung November 2017.

Direktur Utama PT Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra belum bisa ditanyai soal ini. Lewat pesan pendeknya, dia menjanjikan akan menjelaskan soal ini. “Saya hubungi nanti,” kata dia lewat pesan pendeknya kepada Tempo, Senin, 18 Januari 2016.

Sebelumnya, Virda mengatakan, PT BIJB akan membuka lelang investasi untuk mencari partner mengelola bandara di Kertajati, di Majalengka. “Pada tanggal 18 Januari beosk, pra kualifikasi sudah dimulai,” kata dia di Bandung, Senin, 11 Januari 2016.

Virda mengatakan, lelang investasi itu untuk mencari partner-strategis yang akan mengelola bersama-sama bandara di Kertajati, Majalengka. PT BIJB sudah menggelar market-sounding untuk menjajaki peminat lelang investasi itu pada 17 Desember 2015. “Peminatnay banyak, dari dalam dan luar negeri hadir (saat market-sounding),” kata dia.

Jadwal lelang investasi awalnya ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Namun jadwal kemudian direvisi atas permintaan peminat lelang tersebut. “Kita akan melihat proposal yang terbaik seperti apa. Kita targetkan Juni mungkin sudah close,” kata Virda.

Sejumlah peminat meminta kelonggaran jadwal sehingga tenggat lelang direvisi. “Ada beberapa peserta luar negeri membutuhkan waktu melengkapi hal-hal yang kita minta dalam persyaratan tender, mereka meminta agar waktunya agak longgar,” kata Virda.

Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, diambil alih Kementerian Perhubungan. Tahun depan ditargetkan bandara ini sudah bisa dioperasikan.

“Saya putuskan diambil alih Menteri Perhubungan melalui APBN,” kata Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis, 14 Januari 2016.

Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap lamanya pembangunan Bandara Kertajati. Ini dimulai dengan pembebasan lahan yang sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu. Diharapkan setelah diambil alih pemerintah pusat, pembangunan Bandara Kertajati segera rampung dan dapat dioperasikan tahun depan.

AHMAD FIKRI