TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah merosotnya harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia, Kementerian Perdagangan melirik tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai sumber devisa yang menggiurkan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pun digandeng untuk menandatangani nota kesepahaman.

"Kerja sama ini bertujuan meningkatkan perolehan devisa negara sektor non-migas bidang jasa," ‎kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong seusai penandatanganan nota kesepahaman di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.

Dalam kerja sama ini, Kementerian akan membantu promosi untuk meningkatkan pengiriman TKI ke luar negeri lewat 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan 23 Atase Perdagangan (Atdag) di luar negeri. "Selama ini, perwakilan kami lebih fokus pada perdagangan barang, sekarang jasa juga harus diperhatikan," katanya.

Toh, kerja sama ini tidak hanya untuk meningkatkan pengiriman, tapi juga buat memperkuat daya saing TKI. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menjelaskan, ‎ITPC dan Atase Perdagangan hanya akan mempromosikan tenaga kerja terampil. "Sektor jasa tenaga kerja terampil ini bisa perawat, bisa alumnus sekolah menengah kejuruan, otomotif, dan sebagainya," kata Nusron.

Selain itu, sebagian dari uang yang dikirim TKI ke Indonesia (remitansi) akan diarahkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar konsumtif.

BNP2TKI telah merancang program pelatihan untuk TKI dan keluarganya buat berwiraswasta dengan hasil keringat mereka di luar negeri. Nantinya, tiap tahun, ada sekitar 15 ribu keluarga TKI yang berpartisipasi dalam program ini. Sekitar 20 persen di antaranya disiapkan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peran Kementerian Perdagangan dalam program ini adalah membantu pemasaran produknya. "Dengan begitu, uang yang dihasilkan para TKI ini tidak habis begitu saja untuk kegiatan konsumtif," tuturnya.

PINGIT ARIA