Petugas berjaga di atas Kapal Patroli BC 60001 saat peresmian dan uji coba kapal tersebut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, 23 Oktober 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2016, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pemberantasan illegal fishing. Untuk itu, dibutuhkan biaya untuk pengadaan satu unit shelter awak kapal pengawas.
"Juga enam pesawat patroli," kata Direktur Jenderal PSDKP Laksda TNI (Purnawirawan) Asep Burhanuddin dalam konferensi pers Refleksi 2015 dan Outlook 2016 di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2016.
Menurut Asep, Direktoratnya tahun ini mendapatkan anggaran senilai Rp 1,5 triliun.
Asep menambahkan Kementerian juga akan menambah 8 lokasi operasional pusat pemantauan, 9 lokasi pelayanan vessel monitoring system (VMS) online, dan 30 unit prasarana pengawasan.
Berikutnya adalah tambahan satu kapal patroli ukuran 140 meter sebagai markas. "Ditambah lima unit speedboat pengawasan."
Kapal pengawas akan beroperasi selama 144 hari sepanjang 2016. Lalu, data-data pemantauan udara atau airborne surveillance dilaksanakan selama 120 hari. Rencananya, 50 kapal pelaku illegal fishing akan ditenggelamkan. Mereka juga akan menyelesaikan 200 penyidikan kasus.
"Ini adalah wujud niat pemerintah melalui KKP untuk menjaga capaian yang sudah diraih," ujar Asep. KKP, menurut dia, juga akan menambah jumlah pengawas. "Kehadiran di laut penting."
