Menteri Bambang: Pemerintah Butuh Pembiayaan Utang Rp 605 Triliun  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 8 Desember 2015 04:54 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 di Jakarta, 3 November 2015. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pemerintah membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp 605,3 triliun untuk 2016.

"Ada yang net pinjaman defisit 2016, penyertaan modal negara, dan refinancing," kata Bambang dalam acara Investor Gathering di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015.

Bambang menjelaskan, pemerintah membutuhkan pembiayaan utang karena kondisi global pada 2016 diprediksi tidak pasti, kendati akan dinilai lebih baik dibandingkan 2015.

"Memang 2015 tidak bisa dibilang krisis keuangan global, tapi yang pasti ini berat bagi perekonomian global," kata mantan Wakil Menteri Keuangan itu.

Lemahnya kondisi perekonomian di 2015 lantaran rencana Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan, merosotnya pertumbuhan ekonomi Cina di bawah 7 persen, dan turunnya harga komoditas, misalnya minyak mentah dunia. Bambang mengatakan titik terendah harga minyak mentah terjadi tahun ini.

"2015 kurang cerah bagi ekonomi global dan dampaknya bagi kita," ujar Bambang.

Karena itu, Bambang mengatakan anggaran untuk tahun depan lebih ekspansif. Dia pun berharap Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat bekerja maksimal mencari pembiayaan utang. Musababnya, pencarian pinjaman mata uang asing tahun depan lebih ketat. "Lelang akan lebih panjang persaingannya karena negara lain butuh pembiayaan," ujar Bambang.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kondisi perekonomian global saat ini memang tengah merosot. Hampir semua negara maju, menurut dia, memiliki utang yang banyak. Tidak hanya 100 persen, tapi bisa 150 sampai 200 persen. "Dilihat dari segi itu, kita sudah lebih sehat," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengatakan pencarian pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara sebesar Rp 532,4 triliun, penarikan pinjaman luar negeri non-SLA Rp 69,2 triliun, dan penarikan pinjaman dalam negeri Rp 3,7 triliun. "SBN naik sedikit dari awal yang kami ceritakan Rp 511 triliun karena yang akan jatuh tempo 2016 sangat mudah bergerak apabila kami terbitkan SBN singkat."

Anggaran pendapatan dan belanja negara 2016 defisit sebesar Rp 273, 2 triliun. Sedangkan alokasi investasi penyertaan modal negara sekitar Rp 58,1 triliun dan pembiayaan utang jatuh tempo Rp 256 triliun. Adapun pengelolaan portofolio utang Rp 3 triliun dan SPN cash management Rp 15 triliun.




SINGGIH SOARES


Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

6 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

6 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

6 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

6 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

7 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

8 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

11 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

11 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya