TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyatakan akan memprioritaskan jalinan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa sebelum membawa Indonesia bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP).

Kerja sama dengan Uni Eropa, menurut Tom--panggilan Thomas Lembong, akan berbentuk comprehensive economic partnership agreement (CEPA). "Secara resmi di sidang kabinet, Pak Jokowi dan Pak JK kasih saya waktu dua tahun untuk merampungkannya," kata Tom di hadapan para pengusaha di Hotel JS Luwansa, Senin, 7 Desember 2015.

Kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa dianggap sangat penting, menimbang jumlah populasi kawasan yang mencapai 400 juta penduduk serta perekonomian yang mencapai US$ 19 triliun per tahun. Di samping itu, Uni Eropa merupakan salah satu destinasi ekspor yang penting bagi Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mendapatkan surplus US$ 7-10 miliar dari perdagangan dengan Uni Eropa.

Saat ini, menurut Tom, di ASEAN baru Vietnam yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa. Selain itu, Filipina telah mengumumkan dimulainya negosiasi.

Setelah merampungkan kerja sama dengan Uni Eropa, ucap Tom, kemungkinan Indonesia baru akan berfokus bernegosiasi untuk bergabung dengan TPP. Yang pasti, saat ini pemerintah sedang membuat kajian-kajian soal untung-rugi bergabung dengan negara-negara Pasifik Rim yang dipimpin Amerika Serikat itu.

Selain dilakukan antarinstansi pemerintah, kajian itu juga dilakukan dengan mengundang lembaga riset seperti INDEF dan CSIS. Hasil kajian itulah yang nanti akan disampaikan Tom kepada Presiden Joko Widodo. Perkiraannya, Indonesia masih perlu waktu tiga tahun sebelum bergabung dengan TPP.

Berbagai kerja sama perdagangan yang dijajaki ini, menurut Tom, adalah bentuk upaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.

Ia lalu membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Sebagai anggota TPP yang juga memiliki kerja sama dengan Uni Eropa, produk Vietnam bisa masuk ke negara-negara di kawasan itu tanpa bea masuk. Sebaliknya, bagi negara nonanggota seperti Indonesia produknya akan dikenai bea masuk 10-20 persen. Sedangkan margin atau keuntungan industri rata-rata hanya 8-13 persen. "Jadi tidak mungkin kita bisa menurunkan harga untuk bisa bersaing," tuturnya.

Dampak besarnya pasar yang dijanjikan Vietnam ini pun sudah tampak dengan banyaknya investor Indonesia yang pindah ke sana. "Sepuluh tahun lalu, produksi tekstil Vietnam hanya seperlima Indonesia. Namun kini angka mereka sudah tiga kali lipat dari kita," katanya.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui pentingnya membuka akses pasar bagi produk Indonesia. Meski di sisi lain kebijakan itu berarti juga membuka masuknya lebih banyak produk asing ke negara kita. "Yang paling penting, kita harus mempersiapkan diri," ucapnya dalam forum yang sama.

Bagi Sofjan, yang kini menjadi anggota tim ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, pasar bebas adalah keniscayaan. Tahun depan, Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi berlaku. Setelah itu, seperti yang dikatakan Tom, Indonesia akan memasuki pasar bebas dengan Eropa kemudian dengan Amerika dan negara-negara lain di TPP. "Tidak ada lagi waktu untuk menyalahkan orang lain, termasuk pemerintah. Mari, bersiap diri," ujarnya.

PINGIT ARIA