TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat sektor energi tanah air menilai sudah saatnya PT Pertamina (Persero) berpihak kepada kepentingan nasional ketimbang asing. Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan bahwa sudah semestinya Pertamina memberikan ruang lebih kepada pengusaha nasional dalam menjalankan proyek-proyeknya.

Menurutnya hal itu penting dilakukan agar kebijakan-kebijakan Pertamina dapat dinikmati rakyat Indonesia sendiri. “Kalau pengerjaan proyek ada pengusaha nasional dan asing, maka pengusaha nasional sendiri harusnya dikasih fasilitas, mungkin kalau membandingkan begitu ya dikasih poin lebih, jadi mestinya priorits. Karena jangan sampai Pertamina mementingkan asing," ujarnya, Rabu (2 Desember 2015).

Oleh karenanya, Marwan meminta pengusaha-pengusaha nasional apabila ada yang merasa dirugikan oleh Pertamina agar tidak takut-takut untuk membeberkan ke publik. "Kalau itu memang benar adanya, saya kira dibuka. Jangan sampai ada pengusaha kita merasa tidak adil. Jangan sampai orang lain yang buka. Jadi yang mengalami itu buka saja asal obyektif, dan yakin aturannya dilanggar," jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto tidak mau serta merta menyalahkan Pertamina. Menurutnya selama proses lelangnya dilakukan secara profesional tidak ada masalah siapa yang menjadi pemenangnya.

"Selama proses lelang pengadaan barang dan jasa atau lainnya yang dilelangkan dan/atau tenderkan melalui proses yang benar sesuai tata aturan dan/atau hal yg diatur dalam Undang Undang, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Hal ini membuktikan bahwa pengusaha-pengusaha Dalam Negeri kurang kompetitif untuk bersaing dengan pengusaha asing," ujarnya secara terpisah.

Akan tetapi, mestinya memang kata dia, pengusaha lokal memiliki peluang yang lebih besar daripada pengusaha asing. Tentu saja pengusaha nasional tetap harus terus meningkatkan kemampuan mereka.

"Pertamina sudah seharusnya memberikan keberpihakan yang lebih kepada pengusaha dalam negeri, sebab secara kualitas bisa dikatakan pengusaha dalam negeri masih cukup bersaing," jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

BISNIS