Suasana di area tambang terbuka Grasberg PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertambangan, Simon Sembiring, berharap PT Freeport Indonesia transparan mengenai alasan tidak membayar dividen kepada pemerintah Indonesia. Freeport tercatat terakhir membagi dividen ke pemerintah Indonesia pada 2012. Ia juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Freeport yang tidak bersedia membayar dividen.
"Kalau memang rapat umum pemegang saham memutuskan tak ada pembayaran dividen, alasannya harus transparan. Jangan ternyata ujung-ujungnya menyalahi aturan," kata Simon saat dihubungi, Rabu, 18 November 2015.
Pada Maret 2014, misalnya, Freeport mengatakan tidak ada pembayaran dividen untuk 2013 karena kinerja perusahaan merosot dan komoditas tambang di pasar global melemah. Selain itu, kas perusahaan sebesar US$ 1 miliar disalurkan untuk pengembangan tambang bawah tanah.
"Yang investasi seperti ini harus ada persetujuan dengan pemerintah. Jangan asal diputuskan di RUPS saja dong. Kalau cuma di RUPS, pemerintah pasti kalah suara, karena cuma punya kurang dari 10 persen saham," ujar Simon. "Pemerintah harus tegas. Karena ada special agreement antara Indonesia dan Freeport. Tidak bisa disamakan seperti kerja sama antara swasta, ada uang rakyat yang dilibatkan di sini."
Karena itu, mantan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengharapkan pemerintah mengawasi betul kinerja Freeport. Perseroan Terbatas itu tidak bisa asal memutuskan apakah akan membayarkan dividen. Dan, kalaupun ada, "Harus tagih terus. Jangan pasif menunggu jatah."
