JK: PNM Bisa Diajukan Lagi, Asal...  

Reporter

Selasa, 3 November 2015 17:09 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak menutup kemungkinan penyertaan modal negara (PMN) bisa diajukan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Asalkan disesuaikan dengan penerimaan negara prioritas.

"Ini bukan persoalan baik atau tidak, tapi anggaran kita terbatas, sehingga ada pengeluaran yang lebih penting daripada itu yang harus didahulukan," ucap Kalla di kantornya, Selasa, 3 November 2015. "Kami kan harus melihat prioritasnya terlebih dulu. Akan diajukan di APBN Perubahan asal penerimaannya cukup."

Jusuf Kalla membantah bahwa penangguhan pencairan anggaran PMN pada 2016 menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur terancam. Musababnya, ada proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan dalam APBN sebagai prioritas.

Pada akhir pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2016 dengan catatan pencairan anggaran PMN ditangguhkan hingga ada pembahasan lanjutan pada APBN Perubahan 2016. Alokasi anggaran PMN tahun depan ditetapkan Rp 48,3 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menuturkan PMN yang mencapai puluhan triliun itu dibutuhkan untuk menjawab persoalan infrastruktur, pangan, dan industri dalam negeri. Nantinya, pencairan PMN harus mendapatkan persetujuan Komisi Keuangan DPR terlebih dulu.

REZA ADITYA




Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

4 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

5 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya