TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut sepuluh kementerian dan lembaga dengan pos belanja terbesar. Hal ini ia sampaikan seusai sidang kabinet paripurna yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Yang pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pos belanjanya Rp 104,1 triliun," kata Bambang di Kantor Presiden, Senin, 2 November 2015.

Kedua, Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun, disusul Kepolisian RI sebesar Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun, dan Kementerian Agama Rp 57,1 triliun. Kementerian dengan pos belanja besar berikutnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun, diikuti Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,5 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 49,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun, serta Kementerian Pertanian Rp 31, 5 triliun.

Presiden Joko Widodo, ucap Bambang, meminta empat kementerian menggenjot tender dan lelang untuk menjalankan program-program pemerintah setelah APBN 2016 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. "Keempatnya adalah Kementerian Pertanian, ESDM, Pekerjaan Umum, dan Perhubungan."

Dengan segera melakukan lelang dan tender, Bambang berharap pada Januari 2015 sudah meneken kontrak, dan uang kontraknya sudah bisa dikeluarkan pada bulan yang sama.

DPR akhirnya mengesahkan APBN 2016. Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna, menuturkan pengesahan APBN 2016 telah mempertimbangkan pandangan semua fraksi dan Badan Anggaran serta melalui tahapan skors dan lobi.

Selain itu, pemimpin partai politik dan pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Berdasarkan lobi lintas fraksi, ujar Taufik, diperoleh beberapa poin terkait dengan APBN 2016. Antara lain DPR menyetujui RUU tentang APBN 2016 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam APBN 2016, penerimaan negara mencapai Rp 1.822 triliun dan belanja negara pemerintah pusat serta daerah mencapai RP 2.095 triliun. Adapun belanja negara terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga Rp 541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun--dana desanya Rp 47 triliun.

TIKA PRIMANDARI

Baca juga:
Suap Dokter=40 % Harga Obat: Ditawari Pergi Haji Hingga PSK
Heboh Suap Dokter: Resepkan, Nanti Aku Kasih Mobil....?