SWA.CO.ID, Jakarta - Pada triwulan III 2015, transaksi bilateral di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX) meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1.071.959,2 lot. Volume transaksi naik 9 persen atau sebesar 96,161,3 lot menjadi 1.168,120,5 lot. Dibanding dengan periode yang sama (Juli-September) 2014, kenaikannya cukup signifikan, yakni sebesar 29 persen.

“Hal tersebut menunjukkan pemintaan yang cukup besar dari market untuk bertransaksi di BBJ,” ujar Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama JFX saat media briefing di kantornya di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.

Paulus menjelaskan, saat baru didirikan, ada tiga produk yang sudah berjalan di BBJ, yaitu transaksi kontrak bilateral atau sistem perdagangan alternatif (SPA) atau Over The Counter (OTC), transaksi multilateral, dan pasar fisik.

Ke depan, BBJ akan menambah jenis produk transaksinya berupa kontrak syariah yang sekarang sedang memasuki tahap konsolidasi dengan pihak-pihak terkait dan kabarnya akan segera dirilis dalam waktu dekat.

Menanggapi soal banyak isu negatif, baik penipuan dan sebagainya terkait industri berjangka di Indonesia, Paulus menjelaskan saat ini perdagangan SPA diatur dalam amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bab IIIA yang menjelaskan payung hukum SPA di Indonesia.

“Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengatur perdagangan SPA dalam undang-undang. Jadi, penawaran perdagangan oleh perusahaan yang tidak terdaftar sebagai anggota bursa adalah ilegal,” ujar Stephanus.

Paulus menjelaskan, dalam transaksi SPA, nasabah bertransaksi dengan pedagang penyelenggara melalui pialang. Maka pialang hanya menyalurkan amanat. Hal ini dilakukan untuk mengeliminir conflict of interest.

Transaksi di-registrasi oleh pialang dan pedagang penyelenggara ke bursa, lembaga kliring, dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Data transaksi dikelola bursa, dan lembaga kliring melakukan marked to market, sementara Bappebti memonitor perdagangan secara aktif.

“Peran kami dari sisi BBJ adalah memantau dan memastikan seluruh transaksi yang terjadi dalam SPA telah dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Kami juga akan menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atas transaksi SPA kepada Bappepti. Semua ini dilakukan untuk melindungi nasabah,” jujar Paulus.

Direktur BBJ, Donny Raymond, menjelaskan saat ini jumlah pialang yang sudah resmi bergabung dengan BBJ berjumlah 61 perusahaan. Untuk memudahkan perusahaan pialang yang legal dan ilegal, Donny menjelaskan ciri-ciri pialang yang legal antara lain:

Pertama: terdapat kata ‘Berjangka’ atau ‘Futures’ di belakang nama perusahaannya. Kedua: memiliki izin usaha dari Bappebti yang langsung di bawah komando Kementerian Perdagangan. Ketiga: penyetoran dana harus ke rekening terpisah, bukan rekening direktur atau staff perusahaan pialang.

Direktur Utama PT Rifan Financindo Berjangka Teddy Prasetya, yang merupakan salah satu anggota BBJ, berpendapat bahwa Industri perdagangan berjangka akan bisa tumbuh jauh lebih cepat bila didukung oleh semua stakeholder yang terkait.

Teddy melanjutkan, tujuan dibentuknya perdagangan berjangka adalah membentuk harga komoditi menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan para petani dan pembangunan ekonomi Indonesia.

“Untuk menuju tuan rumah di negeri sendiri itu, perlu dukungan yang nyata dari pemerintah. Untuk itu kami berharap, pemerintah Jokowi-JK memberikan atensi dan dukungan dalam pengembangan agro industri serta peningkatan tingkat kesejahteraan petani domestik,” ujar Teddy.

swa.co.id