TEMPO.CO, Jakarta - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 15.434 masalah dalam 10.154 temuan atas 666 obyek yang diperiksa.
Belasan ribu masalah tersebut meliputi 7.890 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 7.544 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyebutkan, dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.609 masalah berdampak terhadap finansial. "Masalah ini berdampak pada pemulihan keuangan negara, daerah, perusahaan sebesar Rp 21,62 triliun," kata Yudi dalam keterangan tertulis Senin, 5 Oktober 2015.
Pada tahun ini, IHPS I memuat ringkasan 666 obyek yang terdiri atas 117 obyek pada pemerintah, 518 obyek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 obyek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, IHPS I memuat ringkasan dari 607 obyek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Selama semester I 2015, BPK menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp 15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 5.826 rekomendasi senilai Rp 256,1 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 9.068 rekomendasi senilai Rp 1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 9.721 rekomendasi senilai Rp 13,8 triliun belum ditindaklanjuti. Sedangkan empat rekomendasi senilai Rp 57,45 juta tidak bisa ditindaklanjuti.
