TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia mengakui kesadaran masyarakat terhadap akses perbankan masih sangat rendah. Tahun lalu saja, data Bank Sentral menunjukkan hanya 36 persen warga masyarakat memiliki akses bank. Tahun ini Bank Indonesia menargetkan porsi masyarakat melek bank mencapai 50 persen.
“Saat ini masyarakat kita cenderung memiliki pola pikir cash minded economy. Oleh sebab itu, transaksi yang ada di Tanah Air masih lebih banyak menggunakan uang tunai,” kata Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi Bank Indonesia, Rahmi Artati saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Pelayanan Keuangan Digital, di Jakarta, Selasa 22 September 2015.
Menurut Rahmi, Layanan Keuangan Digital diharapkan dapat memperluas layanan sistem keuangan yang selama ini terbatas. Selain itu, LKD merupakan program yang dijalankan bank bagi masyarakat unbankable.
Senada dengan Tujuan Bank Indonesia, Indah Kurnia, Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Layanan Keuangan Digital (LKD) petut untuk didukung. Menurutnya, dengan adanya system cashless ada banyak kejahatan yang bisa diminimalkan. Diantaranya pencucian uang, penggelapan/penghindaran pajak, peredaran uang palsu, pencatatan transaksi ganda, dan menghindari praktek suap. Selain itu biaya yang besar dari pembuatan dan perawatan uang juga bisa diminimalisir dengan adanya layanan ini.
“Per tahun Bank Indonesia harus mengalokasikan biaya berkisar Rp 2 triliun untuk membuat uang baru sebagai pengganti uang yang rusak. Dengan adanya LKD, jadi bisa lebih hemat,” katanya.
Layanan Keuangan Digital bisa juga disebut sebagai transaksi tanpa uang kertas atau koin. Sifatnya dilakukan secara elektronik, keberadaan LKD juga bisa menjadi penyeimbang bagi perekonomian di Indonesia.
