TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli mengaku telah melaporkan jumlah pembangkit listrik yang realistis dibangun yakni 16 ribu megawatt, kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Rizal, langsung memberikan jawaban. "Pokoknya capai yang maksimum begitu," kata Rizal, di kompleks Istana Presiden, Selasa, 8 September 2015.

Saat ditanya berapa jumlah maksimum yang bisa dicapai pemerintah, Rizal enggan menjawab. "Cukup dek," kata dia, kepada para wartawan. Menurut dia, investor ingin jumlah pembangkit listrik realistis yang dapat dibangun. Dia juga tak mau mengomentari target 35 ribu megawatt bakal direvisi karena Jokowi ingin jumlah maksimal yang bisa dibangun. "Kamu nih doyannya ngadu aja. Aduh."

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kekeuh tak mengubah target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt selama lima tahun ke depan. Dia ingin menyelesaikan target tersebut dengan bekerja keras. "Buat saya, mari kita kerja keras untuk menyelesaikan target 35 ribu megawatt."

Artikel Menarik:
Inilah yang Terjadi Di Balik Pertemuan Novanto-Trump
Drama Budi Waseso: Jokowi-JK Menguat, Kubu Mega Menyerah?

Sebelumnya, Rizal Ramli menggelar rapat koordinasi untuk membahas proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Hasil rapat tersebut memutuskan realisasi proyek itu mustahil. "Makanya, saya lebih suka menyebut proyek ini sebagai proyek percepatan pembangunan dan diversifikasi listrik," kata Rizal, Senin, 7 September 2015.

Rizal menilai angka realisasi yang mungkin tercapai dalam lima tahun terakhir ini hanya 16 ribu MW. Sisanya baru bisa rampung dalam periode berikutnya. Untuk itu, ia menilai sebaiknya pemerintah fokus pada empat tindakan nyata yang bisa dilakukan saat ini.

Langkah yang dapat diambil adalah percepatan proses, pengadaan transmisi, diversifikasi alternatif energi, dan desentralisasi pembangkit. Untuk percepatan proses, Rizal menuturkan sudah ada persetujuan dari Ferry dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami pastikan mempersingkat waktu musyawarah untuk penyediaan lahan. Tiga musyawarah wajib dapat dituntaskan dalam waktu maksimal 1,5 bulan," ucap Rizal. Selain itu, pelbagai perizinan akan dipangkas sehingga tak lagi mempersulit investor.

ALI HIDAYAT

Berita Menarik:
Habis Soal Novanto,Wanita Seksi Ini Hebohkan Kampanye Trump?
Cerita Ahok, Soal Plesir DPR ke Luar Negeri Penuh Manipulasi