Pengusaha Sulsel Janji Tak Akan PHK Buruh  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 1 September 2015 18:58 WIB

Sejumlah warga melakukan aksi protes sembako di Kelurahan Kramat Sentiong, Jakarta, Jumat (26/12). Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga sembako, karena daya beli semakin menurun, yang dipicu oleh banyaknya pengangguran akibat PHK. ANTARA/ Ujan

TEMPO.CO, Makassar - Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan berjanji tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan meski kondisi ekonomi sedang lesu.

"Masih ada upaya lain yang bisa kami lakukan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil seperti sekarang," kata Latunreng, Ketua Apindo Sulawesi Selatan saat ditemui usai pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, Makassar, Selasa 1 September 2015.

Latunreng mengatakan Apindo menerima saran dari Gubernur Sulawesi Selatan agar tidak melakukan PHK. Menurut Latunreng, pengusaha saat ini dihadapkan pada masalah situasi ekonomi yang tak stabil. "Harga mata uang dolar terhadap rupiah terus menguat, daya beli masyarakat juga belum stabil," kata Latunreng.

Latunreng menyebutkan jumlah anggota pengusaha yang tergabung dalam Apindo Sulawesi Selatan mencapai 500-an orang. "Sebagian pengusaha memiliki lebih dari satu perusahaan," kata Latunreng.

Latunreng mengatakan Apindo akan menyampaikan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Latunreng mengatakan pengusaha akan melakukan upaya efisiensi biaya produksi dan biaya operasional untuk mempertahankan usahanya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan, Sibali mengatakan KSPSI Sulawesi Selatan mendukung hasil kesepakatan antara Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Apindo bahwa pengusaha tak boleh lakuan PHK dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Jangan buruh atau karyawan yang jadi korban situasi ekonomi yang tak stabil ini," kata Sibali.

Sibali meminta pengusaha melakukan langkah lain untuk bertahan dalam kondisi ekonomi saat ini. "Karyawan butuh penghasilan dari bekerja," kata Sibali.

INDRA OY

Berita terkait

Revisi Permendag Larangan Pembatasan Barang Impor, Begini Tanggapan Apindo

2 jam lalu

Revisi Permendag Larangan Pembatasan Barang Impor, Begini Tanggapan Apindo

Munculnya revisi larangan pembatasan barang impor lantaran ada kendala penumpukan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Undang Khusus Danny Pomanto Jamu Makan Malam Peserta World Water Forum 2024 di Bali

4 jam lalu

Presiden Jokowi Undang Khusus Danny Pomanto Jamu Makan Malam Peserta World Water Forum 2024 di Bali

Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama yang lainnya menyambut peserta WWF ke-10 dari berbagai negara yang akan mengikuti gala dinner di Garuda Wisnu Kencana.

Baca Selengkapnya

Tips Bangkit Setelah Kena PHK

3 hari lalu

Tips Bangkit Setelah Kena PHK

Beberapa langkah bisa dilakukan jika ingin bangkit dari PHK

Baca Selengkapnya

Jenis-jenis Pesangon Karyawan Pensiun atau PHK, Ini Ketentuan dan Penghitungannya

4 hari lalu

Jenis-jenis Pesangon Karyawan Pensiun atau PHK, Ini Ketentuan dan Penghitungannya

Apa ketentuan dan bagaimana penghitungan pesangon karyawan pensiun maupun PHK? Berikut jenis-jenis pesangon.

Baca Selengkapnya

Pemberian Pesangon Karyawan Sepatu Bata Dijadwalkan 2 Kali

5 hari lalu

Pemberian Pesangon Karyawan Sepatu Bata Dijadwalkan 2 Kali

PT Sepatu Bata Tbk mengumumkan kebangkrutannya dalam laporan di Bursa Efek Indonesia pada 2 Mei 2024 lalu karena jumlah produksi yang terus menurun.

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

5 hari lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

6 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

7 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

7 hari lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

8 hari lalu

Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Purwakarta memastikan 233 pekerja pabrik Sepatu Bata yang di PHK akan menerima pesangon pada Senin.

Baca Selengkapnya