Inflasi Indonesia Juli Diprediksi 0,75 Persen

Reporter

Selasa, 21 Juli 2015 22:00 WIB

Warga membawa sembako yang dibagikan gratis di lapangan Kota Barat. Pembagian sembako gratis yang diprakarsai Koalisi Solo Bersama tersebut, membagikan 11 ribu sembako untuk warga yang berkekurangan. Solo, 12 Juli 2015. TEMPO/Bram Selo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli ekonomi Standard Chartered Bank, Eric Sugandi, memperkirakan inflasi Juli 2015, yang bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah, sebesar 0,75 persen secara bulan-ke-bulan (month-to-month) dan 7,1 persen secara tahun-ke-tahun (year-on-year).

Dihubungi di Jakarta, Selasa (21 Juli 2015), Sugandi mengatakan, tekanan inflasi yang tidak terlalu tinggi selama Ramadhan dan Lebaran, karena permintaan dan daya beli masyarakat masih rendah.

Di sisi lain, intervensi pemerintah menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok turut andil dalam meredam inflasi, yang biasanya selalu naik pada saat Ramadhan dan Lebaran.

"Tekanan inflasi masih ada, musiman. Namun, tidak terlalu tinggi karena pelemahan permintaan masyarakat," ujarnya. Di kalangan pelaku usaha atau pebisnis, kepastian dan fokus kinerja tim ekonomi pemerintah di sektor perekonomian ditunggu-tunggu.

Perkiraaan inflasi Juli 0,75 persen (mtm) ini menunjukkan peningkatan indeks harga konsumen yang tidak terlalu signifikan dibanding inflasi Juni yang tercatat 0,54 persen.

Sedangkan, jika dibandingkan Ramadhan dan Lebaran 2014, yang juga jatuh pada Juli, inflasi saat itu tercatat 0,93 persen (mtm).

Perbedaannya adalah Lebaran 2015 jatuh di pertengahan Juli, sedangkan Lebaran 2014 dirayakan di akhir Juli, dimana akan sangat mempengaruhi periode kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dalam perhitungan inflasi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tendensi masih lemah permintaan masyarakat pada Lebaran 2015 ini harus dicermati pemerintah. Tendensi ini, kata dia, alias pelemahan permintaan masyarakat mencerminkan kelesuan konsumsi masyarakat telah terjadi berkepanjangan.

Oleh karena itu, lanjut Sugandi, pemerintah harus serius untuk "ngebut" merealisasikan program dan proyek APBN Perubahan 2015. Belanja negara dalam APBN Perubahan 2015 ini mencapai Rp1.984 triliun, termasuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.319 triliun.

Di dalam belanja pemerintah pusat, ada belanja modal untuk infrastruktur yang terbesar dalam lima tahun terakhir, yakni senilai Rp290,3 triliun.

"Jika eksekusi terus lambat, akan susah lagi. Karena proyek dan program harus direalisasikan untuk menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, faktor kelesuan harga komoditas telah menggerogoti pendapatan masyarakat di daerah, terutama daerah yang penggerak ekonominya mengandalkan sektor komoditas. Maka dari itu, pemulihan harga komoditas di pasar global akan sangat berimbas positif bagi daya beli masyarakat.


ANTARA

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya