Menkeu Klaim Paket Kebijakan Ekonomi Berjalan Efektif

Reporter

Jumat, 10 Juli 2015 17:57 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai paket kebijakan ekonomi yang terbit pada Maret 2015 berjalan efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Ya itu efektif, apalagi tujuannya memang untuk mengurangi current account deficit," katanya di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2015.

Menkeu tidak menjelaskan indikator yang memperlihatkan paket kebijakan tersebut berjalan efektif, meskipun demikian defisit neraca transaksi berjalan hingga pertengahan tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu.

Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan I-2015 telah tercatat mencapai 1,81 persen terhadap PDB atau US$ 3,8 miliar dan sesuai tren diperkirakan akan meningkat pada triwulan II yaitu mencapai 2,5 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan, guna memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri dari berbagai tekanan eksternal yang telah menyebabkan rendahnya harga komoditas.

Pemerintah mengganggap pembenahan dalam neraca transaksi berjalan bisa menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tertekan akibat rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed (Bank Sentral AS).

Paket kebijakan ekonomi tersebut antara lain pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara untuk produk impor terindikasi dumping, insentif pajak untuk perusahaan yang produknya minimal 30 persen untuk ekspor.

Selain itu, insentif untuk industri galangan kapal agar tidak lagi dipungut PPN, peningkatan komponen biodiesel atau bahan bakar nabati untuk mengurangi impor minyak, serta insentif pajak bagi perusahaan asing yang tidak mengirimkan deviden 100 persen ke negara asal.

Meskipun paket kebijakan ekonomi telah diterbitkan, namun data memperlihatkan hingga 30 Juni 2015, rupiah masih melemah sebesar 7,17 persen (year to date) menuju Rp 13.332 per dolar AS seiring turunnya harga aset seperti saham dan obligasi.

Pergerakan rupiah tersebut sangat dipengaruhi oleh perhatian investor terhadap defisit transaksi berjalan di tengah kebutuhan impor barang modal untuk infrastruktur, penurunan harga komoditas global, inflasi serta ruang gerak bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan.


ANTARA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

5 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

5 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

5 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

6 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

7 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

10 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

10 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya