Menteri Susi Pudjiastuti terlihat mengenakan kacamatanya saat mengikuti jelang rapat kerja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Juni 2015. Rapat ini juga membahas implementasi setelah diterbitkannya peraturan Menteri KKP nomor 57 Tahun 2014, nomor 1 tahun 2014 dan nomor 2 tahun 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempersilakan nelayan pengguna alat cantrang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dia pun mengatakan baru akan menjawab rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia setelah Lebaran. "Silakan (ajukan gugatan)," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 Juli 2015.
Sebelumnya, Ombudsman merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menunda peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Dalam rekomendasi bernomor 0006/REK/0201.2015/PBP24/VI/2015 Ombudsman menilai terdapat maladministrasi dalam penerbitan peraturan itu.
Keputusan itu disambut baik oleh kelompok nelayan pengguna cantrang. Mereka mengatakan siap bertemu dengan Menteri Susi untuk membahas masalah ini. Jika Menteri Susi tak mau berdialog, mereka siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.
Susi hanya menjawab pendek soal rekomendasi Ombudsman itu. Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjawab rekomendasi itu. “Kami jawab setelah Lebaran,” kata dia.
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
6 jam lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
