TEMPO Interaktif, Jakarta:Penurunan tarif seluler prabayar yang marak belakangan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan biaya investasi. Tahun 2001 investasi per pelanggan sekitar US$ 400 per pelanggan, menjadi sekitar US$ 300 perpelanggan pada 2002. Bahkan untuk tahun ini, angkanya mendekati US$ 200 perpelanggan. Turunnya biaya investasi ini, menurut Ketua Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) Rudiantara, didorong oleh dua hal. Pertama skala ekonomi yang sudah terpenuhi karena jumlah kapasitas yang dibeli semakin besar, dan kedua adalah daur hidup teknologi global system for mobile communication yang semakin tua. Kedua hal ini memunculkan ruang bagi operator untuk bermanuver, kata Direktur PT Excelcomindo Pratama ini kepada Koran Tempo, di Jakarta, Senin (17/3). Rudi menegaskan penurunan tarif tersebut memang merupakan penurunan secara riil. Maksudnya harga perunit memang turun namun operator mengharapkan dapat dikompensasi dengan kenaikan jumlah pelanggan. Menurut Rudi, para operator yakin dapat menjaring pelanggan yang lebih banyak dengan cara ini karena pasar seluler di Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Seluler sudah masuk ke pasar bawah, kalau mereka melihat harga turun pasar akan bertambah, ujarnya. Ia mengatakan gejala persaingan tarif ini adalah gejala yang sehat dan dia berharap ke depannya akan semakin banyak operator yang memainkan harga jual sebagai bagian dari pemasaran. Namun begitu dia menambahkan, bukan berarti kelak akan terjadi perang harga yang menjurus pada banting-bantingan harga. Saya yakin tidak akan ada yang menjual di bawah modal, ujarnya. Ia juga menyangkal penurunan tersebut dilakukan operator sebagai antisipasi penerapan teknologi telepon tetap nirkabel berbasis code division multiple access (CDMA) yang akan diluncurkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. pada tahun ini. Dengan teknologi CDMA pemakai dapat menggunakan telepon rumah layaknya telepon seluler dalam radius tertentu dan hanya dibebani pulsa lokal ditambah biaya jelajah jika melewati jangkauan pemancar tempat asal telepon. Alasannya, ungkap dia, jangkauan CDMA yang terbatas dan perannya sebagai telepon rumah yang membuatnya tidak bisa menjadi perangkat telekomunikasi yang personal. Pasti akan ada irisan antara kelompok pemakai telepon rumah dengan telepon CDMA, ujarnya. Pendapat yang berbeda datang dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Djamhari Sirat saat di kesempatan terpisah. Ia lebih percaya jika penurunan tarif yang ramai dilakukan operator saat ini hanyalah sebuah strategi pemasaran dan bukannya penurunan secara riil. Djamhari yakin jika operator melakukan penuruan di satu sisi tarif maka operator akan menaikkan tarif di sisi lain sebagai kompensasi. Mereka kan tidak mau rugi, suatu saat anda mungkin tidak merasa SMS akan dinaikkan sedikit, karena trafik SMS banyak, tuturnya. Ia membenarkan gejala penuruan tarif memang hanya terdapat di layanan prabayar, alasannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah rentang antara tarif yang ada sekarang dengan tarif maksimal yang ditetapkan pemerintah memang terpaut cukup jauh. Sehinga, kata dia, operator masih bisa melakukan perubahan zona misalnya untuk memainkan tarif. Djamhari mengakui sejak lama operator seluler meminta kenaikan airtime tarif pascabayar, namun sampai kini pemerintah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Kita sekarang baru pada tahap membuat perhitungan yang benar saja dulu, tegasnya. Beberapa waktu lalu Rudiantara menjelaskan masalah tarif seluler diatur dalam Keputusan Menparpostel nomor 27 tahun 1998. Dalam Keputusan itu airtime yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp 325 permenit untuk jam sepi (23.00 WIB-06.00 WIB) dan Rp 406 permenit untuk jam sibuk (06.00 WIB-23.00 WIB). Jika ditambah dengan biaya pemakaian jaringan (interkoneksi) Telkom sebesar setengah dari tarif lokal (tarif lokal Rp 195 permenit), maka total tarif jasa seluler pascabayar menjadi Rp 423 permenit untuk jam sepi dan Rp 504 permenit untuk jam sibuk. Sementara cost of service provisioning per minute (biaya produksi), baik pasca atau prabayar sekitar US$ 6 sen permenit (Rp 540 permenit), ujar Rudi sambil menambahkan biaya tersebut telah turun dari sebelumnya sebesar US$ 9 sen permenit. Menurut hitungan Asosiasi, jelas dia lagi, tarif airtime pascabayar yang ideal berada pada kisaran Rp 600- 700 permenit. Sedangkan pada prabayar, pemerintah menetapkan tarif maksimal sebesar 240 persen dari tarif maksimal pascabayar, atau sekitar Rp 1200 permenit. Kenyataan di lapangan, tambah dia, dengan mempertimbangkan kemampuan pasar operator hanya memberlakukan harga sebesar Rp 700-Rp 800 permenit. Pengamat telekomunikasi Winahyo Soekanto berkomentar sebenarnya, meski tahun lalu pelanggan seluler tetap tumbuh pesat, para operator sudah mulai dirisaukan oleh ketidakmampuannya mempertahankan tingkat pemakaian pelanggan (average revenue per user/ARPU). Penurunan ARPU ini antara lain disebabkan masuknya kelompok konsumen pemula seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, supir, pramuniaga, dan buruh pabrik sebagai pengguna telepon seluler. Namun kelompok ini, tambah dia, hanya menggunakan layanan yang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Padahal, kata dia, para operator sudah mengakui besarnya kontribusi layanan data melalui SMS dan general packet radio services untuk mendongkrak pendapatan mereka. Situasi di atas merupakan representasi bekerjanya mekanisme pasar, kata dia. Dia menambahkan inisiatif regulasi seluler yang sedang dilakukan pemerintah dan ATSI harus berposisi sebagai minimalis, karena jika tidak akan menemukan perlawanannya sendiri dari hukum pasar, sebab akan muncul pemaksaan ala praktek kartel. Jika itu yang terjadi, kata dia, konsumen harus menolaknya dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ucok Ritonga --- TNR