Gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah melanggar kesepakatan bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). "Menyalahkan pihak Indonesia dalam hal ini tidak lazim dilakukan dalam konteks perundingan," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi di kantornya, Kamis, 28 Mei 2015.
Pernyataan ini merespons berita dari koran Jepang, Yomiuri Shinbun, yang menyebutkan Indonesia telah melanggar IJ-EPA karena tidak menurunkan bea masuk untuk mobil-mobil Jepang. "Itu berita yang salah," tutur Bachrul.
Dalam laporan itu, Yomiuri menulis bahwa besaran bea masuk mobil impor berkapasitas 1.500-3.000 cc asal Jepang seharusnya 20 persen pada 2013-2015 dan dipangkas menjadi hanya 5 persen mulai 2016. Namun, menurut Bachrul, hal itu belum disepakati. "Modul bea masuk tersebut merupakan usulan perubahan tarif bea masuk pemerintah Jepang setelah IJ-EPA berlaku," katanya.
Nah, bea masuk yang berlaku di Indonesia sekarang adalah 28,1 persen dan secara bertahap menjadi 0 persen pada 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013.
Ketentuan tarif ini, kata Bachrul, merupakan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Jepang yang didapatkan melalui diskusi, konsultasi, pertukaran draf transposisi, serta pertemuan resmi Indonesia dengan Jepang pada 18-19 Oktober 2012 di Jakarta. "Baik proses kesepakatan maupun penerbitan Peraturan Menteri Keuangan telah melalui prosedur yang baku dan benar," ucapnya.
Berbeda dengan yang diberitakan media Jepang tersebut, menurut Bachrul, saat ini justru pemerintah Negeri Matahari Terbit yang tertekan. "Isunya di sini adalah pihak Jepang meminta perubahan setelah mereka mendapatkan tekanan dari industri otomotif."
Ihwal pertemuan Indonesia dan Jepang di Tokyo pada 27-28 Mei ini, Bachrul mengatakan kedua pihak melakukan diskusi dan evaluasi rutin. "Tujuan evaluasi untuk melihat kembali pelaksanaan perjanjian IJ-EPA, apa yang masih dapat dioptimalkan," katanya.
