3 Alasan Indonesia Mestinya Masuk OPEC

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 18 Mei 2015 04:50 WIB

Pengamat Perminyakan, DR Kurtubi. Tempo/Rully Kesuma

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR Kurtubi dan Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro, menyatakan sudah semestinya Indonesia menjadi anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak atau Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Dari pernyataan Kurtubi dan Komaidi, dapat dirangkum tiga alasan yang mendasari dorongan agar Indonesia menjadi anggota OPEC, sebagai berikut:

1. Dapat Informasi
Kurtubi mengatakan, dengan menjadi anggota OPEC, maka pemerintah Indonesia bisa mendapatkan informasi tentang prospek harga minyak dunia dan mengetahui kuota produksi negara-negara pengekspor. "Kita bisa mendapatkan harga minyak yang lebih efisien," kata Kurtubi saat dihubungi, Sabtu 16 Mei 2015.

OPEC, menurut dia, sangat menentukan perekonomian dunia karena menggunakan mekanisme kuota untuk menentukan harga minyak. Untuk itu, Kurtubi mendesak pemerintah punya langkah konkrit untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

2. Perbaikan Tata Kelola Migas
Dengan menjadi anggota OPEC, mau tak mau pemerintah harus memperbaiki tata kelola migas dan menyederhanakan sistem birokrasi, sehingga meningkatkan investasi ekplorasi.

Kurtubi mengatakan, saat ini investor harus membayar banyak pajak dan pungutan meskipun belum menemukan cadangan minyak. "Proses investasi yang dilalui juga sangat panjang dan birokratis sehingga sampai sekarang tidak ada penemuan cadangan minyak yang signifikan," ujarnya.

Kurtubi memperkirakan Indonesia baru dapat menjadi eksportir minyak 10 tahun mendatang. Itu pun, kata dia, jika pemerintah memperbaiki regulasi investasi dan tata kelola migas.

3. Bukan Mustahil Indonesia Mengekspor Minyak
Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro, mengatakan masa eksplorasi membutuhkan waktu enam tahun sebelum menghasilkan produksi minyak. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi ekportir minyak.

Jika semua proyek pemerintah berjalan, seperti Cepu dan pengambilalihan Blok Mahakam, maka produksi minyak dapat melebihi kebutuhan dalam negeri.

Saat ini produksi minyak nasional sebanyak 850 ribu barel atau separuh dari kebutuhan domestik 1,5 juta barel. "Kalau semua jalan, misalnya kira-kira produksi bisa di atas 1,8 juta. Jadi 300 ribu barel bisa diekspor," katanya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

23 Februari 2024

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.

Baca Selengkapnya

Pindah Lokasi Depo Plumpang atau Pemukiman Warga

10 Maret 2023

Pindah Lokasi Depo Plumpang atau Pemukiman Warga

Rencana pemindahan kawasan tanki timbun BBM, depo Plumpang milik Pertamina, muncul setelah insiden kebakaran pada 3 Maret 2023.

Baca Selengkapnya

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri

Baca Selengkapnya

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.

Baca Selengkapnya

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil

Baca Selengkapnya