Jokowi Harus Belajar dari Kegagalan Lumbung Beras

Reporter

Jumat, 15 Mei 2015 05:05 WIB

Presiden Joko Widodo menanam padi dengan ditemani Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di areal persawahan Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, 6 Maret 2015. Menanam padi tersebut, Jokowi gunakan alat hasil rakitan warga lokal. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintahan Jokowi harus belajar dari kegagalan pemerintahan sebelumnya yang mencoba membangun sentra pertanian skala raksasa. "Realisasi pembangunan Merauke jadi sentra produksi pertanian nol," kata pengamat pertanian, Khudori, kepada Tempo, Kamis, 14 Mei 2015.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun sentra produksi pertanian di Merauke, Papua. Pemerintah berencana menjadikan Merauke sebagai sentra lumbung beras nasional.

Namun, mega proyek itu gagal. Menurut Khudori, penyebabnya tidak ditemukannya titik temu antara pemerintah dan swasta "Pemerintah dan swasta tidak tahu kewajiban masing-masing. Jadi pemerintahan Jokowi harus belajar dari situ," kata Khudori.

Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi seluas 4.6 juta hektar di Merauke. Dengan potensi tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin Merauke menjadi lumbung beras nasional dan internasional.

Jokowi memutuskan untuk membagi investasi sawah tersebut 30 persen untuk swasta, sementara 70 persen lainnya dikerjakan Badan Usaha Milik Negara. Untuk proses pengolahan lahan, Jokowi ingin dikerjakan secara mekanisasi.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring, optimistis program Merauke menjadi lumbung beras nasional dalam tiga tahun bisa tercapai. "Kalau cukup modal saya kira bisa. Teman-teman swasta harusnya berani menanam modal karena potensinya yang luar biasa," katanya, Kamis, 14 Mei 2015.

Hasil menjelaskan, pihak swasta yang sudah mengolah sebagian besar lahan di Merauke adalah Medco Group, milik pengusaha Arifin Panigoro. Grup tersebut sudah menanam padi di lahan seluas 300 hektar. "Hasilnya bagus," kata dia.

Namun Khudori meragukan klaim itu. Menurutnya, rencana pemerintah berpotensi menimbulkan konflik sosial. Musababnya, 30 persen pengolahan lahan diserahkan kepada swasta. Ada kemungkinan, lanjutnya, warga sekitar Merauke hanya menjadi buruh. "Ini potensial sumber konflik," ucap Khudori.

Pemerintahan Jokowi juga harus belajar dari kegagalan mega proyek lahan gambut satu juta hektar untuk pertanian yang dilakukan Presiden Soeharto. Ratusan ribu hektar hutan alam ditebang dan dicuri kayunya untuk proyek ambisius di Kalimantan Tengah itu.

Kemudian mereka membuat jaringan kanal sepanjang ratusan kilometer untuk mengeringkan lahan gambut agar bisa ditanami padi. Pada prakteknya, proyek itu gagal dan menyebabkan bencana ekologis. El Nino yang terjadi tahun 1997 membuat terjadinya kebakaran hebat di lahan mega proyek itu.

SINGGIH SOARES


Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

6 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

8 jam lalu

Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

8 jam lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

9 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

10 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

11 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya