Jokowi Larang Ego Sektoral Kementerian  

Reporter

Senin, 26 Januari 2015 11:31 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum melantik tiga kepala lembaga Negara di Istana Negara, 27 November 2014. Jokowi melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI), Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN), Prof Sofyan Effendi. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah supaya bisa menekan egonya dalam memberikan pelayanan pada investor. "Saya berharap agar tak ada ego sektoral di kementerian atau lembaga," ujarnya dalam sambutan peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jokowi Resmikan Layanan Investasi Satu Pintu)

Menurut dia, melalui pembangunan PTSP Pusat, berbagai kementerian/lembaga akan terkoordinasi dalam pengajuan perizinan. "Melalui peresmian ini menunjukkan sebuah komitmen untuk membuat pelayanan lebih cepat dan baik," tuturnya. (Baca: Mudah, Urus Izin Usaha Kini Cuma Satu Pintu)

Presiden Joko Widodo tiba di BKPM pukul 10.00 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang warna cokelat. Dalam kunjungan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditemani oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Lalu Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dalam kunjungannya, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada 22 menterinya yang telah melimpahkan kewenangannya dalam permohonan izin bagi investor kepada BKPM. (Baca: 5 Izin Sektor Energi Ini Dialihkan ke BKPM)

Dalam sambutan peresmian PTSP Pusat, mantan Wali Kota Solo itu menuturkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapainya dalam tiga tahun mendatang. "Kami harapkan pertumbuhan ekonomi bisa sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam tiga tahun ke depan yaitu lebih dari tujuh persen," tuturnya.

GANGSAR PARIKESIT

Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK

Berita terkait

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

3 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

4 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

5 jam lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

7 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

7 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

9 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

10 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

11 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

12 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya