Sebuah alat tergeletak tak terpakai di lahan tambak garam yang terbengkalai di kawasan Benowo, Surabaya (13/7). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan membuat rencana kerja atau roadmap swasembada garam agar tidak bergantung pada impor. Pembuatan roadmap tersebut akan selesai pada 20 Desember 2014. "Kami punya rencana untuk bersinergi demi swasembada garam," kata Susi di kantornya, Selasa 9 Desember 2014.
Roadmap tersebut dibentuk oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria serta Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut akan memetakan masalah dan solusi berkaitan dengan swasembada garam. (Baca: Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam.)
Susi mencontohkan dalam bidang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat sistem irigasi untuk garam. Sedangkan untuk tambak petani garam, Kementerian Agraria yang mengurus pembebasan lahan di tanah adat. Melalui roadmap ini, kata Susi, seluruh program pemerintah bisa tercapai. "Kami satukan visi dan misi, dasarnya adalah menyejahteraan rakyat dan tidak bergantung pada garam impor," ujar Susi
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan yang perlu ditingkatkan melalui roadmap swasembada ini adalah produksi garam berkualitas baik agar bisa bersaing dengan garam impor. Rahmat juga akan memfasilitasi keringanan pajak pada setiap ekspor produk perikanan dan kelautan. (Baca: Fadel Muhammad Minta Menteri Susi Stop Impor Garam.)
Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulauKecil (KP3K ) Kementerian Kelautan, Sudirman Saad, mengatakan peningkatan kualitas garam dapat dibantu dengan teknologi geomembran. Untuk lahan, kata Sudirman, banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan. Ada 35 ribu hektare tanah yang bisa dimanfaatkan," katanya. Pada 2014, kebutuhan garam mencapai 3,8 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional diperkirakan sebanyak 2,2 juta ton.
