Pekerja mengumpulkan garam yang akan di panen di Paccelangan, Jeneponto, Sulsel, 29 September 2014. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan menyatakan Indonesia saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan garam untuk industri. "Jadi, kalau impor itu bukan karena kami suka impor, tapi memang masih butuh," kata Partogi di kantornya, Senin, 8 Desember 2014.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Senin, 8 Desember 2014, menyatakan ada permainan mafia dalam industri garam. Akibatnya, Indonesia terus bergantung pada impor garam meski memiliki garis pantai yang luas. (Baca: Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam )
Menurut Partogi, petani garam baru bisa memproduksi garam konsumsi dengan kadar NaCl minimal 94,7 persen. "Untuk garam konsumsi memang sudah bisa dibilang swasembada," ujarnya. (Baca: Menteri Susi dan Risma Begadang Demi Garam)
Tahun ini, kebutuhan garam konsumsi Indonesia jumlahnya sekitar 1,7 juta ton. Sedangkan produksinya diproyeksikan mencapai 2,1 juta ton, tapi dengan penyusutan 15-20 persen. Adapun untuk garam produksi kadar NaCl-nya minimal 97 persen, Indonesia masih bergantung pada impor.
Komisaris Utama PT Garam tersebut menuturkan peningkatan produksi garam nasional maksimal 10 persen per tahun. Tanpa tambahan lahan dan penerapan teknologi yang memadai, kebutuhan garam industri tak dapat seketika dipenuhi. "Ya, pelan-pelan dikurangi," katanya.
Garam industri dibutuhkan sebagai bahan pemutih kertas dan sarana pertambangan. Selain itu, ada juga kebutuhan dari industri farmasi serta makanan-minuman.
Tahun ini, ujar Partogi, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor 1,946 juta ton garam industri. Di dalamnya ada 1,542 garam untuk industri kertas dan tambang serta 404 ribu ton garam untuk industri aneka pangan, termasuk bumbu mi instan.
