Kenaikan Harga BBM, dari Suharto hingga SBY  

Reporter

Selasa, 18 November 2014 05:01 WIB

Warga mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi penuh tangki bahan bakarnya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah kembali akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan alasan memangkas subsidi yang selama ini memberatkan anggaran. Bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mungkin ini adalah kebijakan pertama mereka yang bakal menuai reaksi keras dari masyarakat. (Baca: JK: Kenaikan Harga BBM Tinggal Tunggu Pengumuman)

Ditemui di kantornya, Senin, 17 November 2014, Kalla mengatakan, kenaikan harga BBM tinggal menunggu pengumuman saja. Dia tidak menjelaskan waktu pengumuman tersebut. Yang jelas, Kalla sebelumnya mengatakan harga BBM akan naik setelah Presiden Jokowi pulang dari lawatannya ke luar negeri. "Tinggal menunggu hasil perhitungan nilai kenaikannya selesai," kata dia.

Mesti diakui, pengumuman kenaikan harga BBM selalu menjadi batu ujian bagi pemerintah. Sebab, banyak masyarakat yang menilai kebijakan ini tidak menguntungkan karena menimbulkan efek berganda, misalnya mengerek harga-harga barang secara signifikan. Sejak 1993 pemerintah sudah 12 kali menaikkan harga BBM dan hasilnya angka inflasi terus terkerek. Berikut ini catatan Tempo tentang kenaikan harga BBM, dari orde baru hinga saat ini. (Baca: K: Kenaikan Harga BBM Tinggal Tunggu Pengumuman).

1. Periode Presiden Suharto

8 Januari 1993,
harga premium naik dari Rp550 menjadi Rp700 per liter.

5 Mei 1998
Premium: Rp700 menjadi Rp1.200
Solar: Rp380 menjadi Rp600
Minyak tanah: Rp280 menjadi Rp350

2. Periode Presiden Abdurrahman Wahid

1 Oktober 2000
Premium : Rp1.000 menjadi Rp 1.150
Solar : Rp550 menjadi Rp600
Minyak tanah : Rp280 menjadi Rp350

16 Juni 2001
Premium : Rp1.150 menjadi Rp1.450
Solar : Rp600 menjadi Rp900
Minyak tanah : Rp350 menjadi Rp400

3. Periode Presiden Megawati

1 Maret 2002
Premium : Rp1.450 menjadi Rp1.550
Solar : Rp900 menjadi Rp1.150
Minyak tanah : Rp400

1 April 2002

Premium : Rp1.550 menjadi Rp1.600
Solar : Rp1.150 menjadi Rp1.240
Minyak tanah : Rp1.270 menjadi Rp1.310

3 Mei 2002

Premium : Rp1.600 menjadi Rp1.750
Solar : Rp1.240 menjadi Rp1.390
Minyak tanah : Rp1.310 menjadi Rp1.410

1 Januari 2003

Premium : Rp1.750 menjadi Rp1.810
Solar : Rp1.390 menjadi Rp1.890
Minyak tanah : Rp1.410

4. Periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1 Maret 2005

Premium : Rp1.810 menjadi Rp2.400
Solar : Rp1.890 menjadi Rp2.100
Minyak tanah : Rp700

1 Oktober 2005

Premium : Rp2.400 menjadi Rp4.500
Solar : Rp2.100 menjadi Rp4.300
Minyak tanah : Rp700 menjadi Rp2.000

23 Mei 2008

Premium : Rp4.500 menjadi Rp6.000
Solar : Rp4.300 menjadi Rp5.500
Minyak tanah : Rp2.000 menjadi Rp2.500

21 Juli 2013

Premium : Rp6.000 menjadi Rp6.500

FERY FIRMANSYAH | EVAN KOESOEMA

Berita Terpopuler
Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
Pertama Kali, Muslim Amerika Jumatan di Katedral

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

13 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

22 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya