Pemerintah Ingin Harga BBM Segera Dinaikkan

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 4 November 2014 21:32 WIB

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selaiknya subsidi bahan bakar minyak dialihkan kepada sektor yang lebih produktif. Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, belanja subsidi lebih besar ketimbang belanja Kementerian/Lembaga.

"Harusnya subsidi BBM bisa dialihkan untuk membangun insfrastruktur," kata Bambang dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kementerian Dalam kantor Negri, Selasa 4 November 2014. Turut dalam rapat tersebut seluruh gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan beberapa menteri. (Baca: Politikus NasDem Ini Ngotot Harga BBM Harus Naik )

APBN 2015 senilai Rp 2.039,5 triliun itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun. Selain itu ada dana transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 647 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 601,1 triliun. Sedangkan, belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp 791,4 triliun. Pemerintah ingin agar ada anggaran pagu belanja non Kementerian yang didominasi subsidi, khsususnya BBM, dialihkan ke belanja infrastruktur. "Seperti membangun irigasi," kata Bambang.

APBN juga menargetkan lifting sebesar 900 ribu barel per hari. Bambang mengingatkan bahwa Indonesia kini Bukan negara kaya minyak. "Kita kaya minyak saat masih anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (organisasi negara pengekspor minyak)," kata Bambang. "Dan konsumsi minyak kita belum sebanyak skrg."

Katanya, Indonesia sekarang adalah nett importir. Yakni negara yang mengekspor juga mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Begitu lifting minyak kita di bawah 900 ribu kita akan impor," kata Bambang, yang memprediksi sepuluh tahun lagi Indonesia bakal menjadi negara total impor. Bambang mengimbau agar rakyat mengubah pola konsumsi energi. "Harus konvergensi dari minyak ke gas."

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal yang paling jelek dari pemberian subsidi BBM adalah masalah penyelundupan. JK menerima laporan bahwa subsidi nelayan naik tiga kali lipat namun impor ikan malah naik. "Artinya, banyak nelayan menjual solar subsidi, daripada untuk menangkap ikan."

MUHAMMAD MUHYIDDIN




Berita Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

10 hari lalu

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

11 hari lalu

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

12 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

12 hari lalu

Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan agar dilakukan blokade penuh pada seluruh wilayah Gaza setelah negosiasi dengan Hamas nihil.

Baca Selengkapnya