DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah

Reporter

Editor

Senin, 30 Mei 2005 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan target kerja yang akan dicapai lembaga itu pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Dengan begitu, DPR akan leluasa untuk menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan BPK.Menurut anggota Komisi dari Fraksi PDI-P Soekardjo Hardjosoewirjo, secara prinsip menyetujui anggaran yang diajukan BPK. "Tapi dengan pertimbangan anggaran berdasar kinerja, BPK harus memperjelas apa saja target kerja ke depan. Jadi tidak hanya berdasar terjadinya inflasi, BPK minta peningkatan anggaran,"katanya, Senin (30/5) di Jakarta. Rama Pratama dari Fraksi PKS juga menilai pentingnya parameter yang digunakan BPK dalam bekerja. "Apakah tiap auditor di BPK akan ditingkatkan kualitasnya seperti Khairiansyah? Agar DPR dalam memberikan anggaran tidak seperti menutup sebelah mata tanpa melihat kinerja dari sebuah institusi?"katanya.Sekretaris Jendral BPK Seno di awal sidang itu menjelaskan BPK membutuhkan anggaran sebesar Rp 438,5 miliar untuk menjalankan pekerjaannya selama tahun 2006. Angka ini naik dari pagu anggaran tahun 2006 yang diminta BPK penuhi yakni Rp 334,9 miliar. Besaran anggaran ini, menurut Seno, diperlukan untuk membiayai banyaknya pekerjaan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan BUMN dan BUMD, pemeriksaan investigasi, serta audit on call yang diminta oleh masyarakat. BPK juga berencana membangun 5 kantor baru, seperti di Aceh dan Papua. Selain itu, BPK berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui kenaikan gaji dan memperbaiki bangunan tempat bekerja. "Agar tidak seperti yang sekarang, gaji pegawai BPK lebih rendah dari Departemen Keuangan,"ujar Seno. Atas pertanyaan anggota dewan, Seno mengutarakan bagaimana terbatasnya kemampuan BPK dalam melakukan audit selama ini. "Kami sudah meminta agar BPK dan BPKP dimerger sehingga menambah sumberdaya manusia BPK. Tapi hingga sekarang, belum disetujui oleh BPKP,"ujarnya.Tentang standar pemeriksaan, menurut Seno, BPK sedang menyusunnya. "Mudah-mudahan dapat mencapai sasaran dan berdasar prinsip berkeadilan,"katanya. Seno juga memastikan BPK selalu mengusahakan peningkatan kualitas auditornya. "BPK akan menghukum auditor yang terbukti nakal, dalam rekrutmennya BPK juga memilih auditor melalui proses tes, dan BPK juga melakukan pengawasan intern dalam mengevaluasi auditor,"katanya.Rr. Ariyani

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

5 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

6 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

7 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

8 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

9 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

9 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

10 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

10 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

11 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

11 jam lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya