TEMPO.CO,Jakarta - Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor yang juga Menteri Pertanian era Kabinet Gotong Royong, Bungaran Saragih, mengatakan pemerintah tak perlu bersikap anti-impor untuk mewujudkan kedaulatan pangan. (Baca: Larangan Impor Pangan Rusia Jadi Peluang)
Menurut dia, barter produk dengan negara lain juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Dalam era pasar bebas, Indonesia tak bisa bergerak sendiri," katanya kepada Tempo seusai seminar di Hotel Santika, Selasa, 14 Oktober 2014.
Menurut Bungaran, kedaulatan pangan menuntut pemerintah mampu mengambil keputusan terkait dengan penyediaan pangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini termasuk membina hubungan baik dengan rekanan dan negara-negara tetangga. "Sungguh picik jika berpikir bahwa impor akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya. (Baca: Beras Impor Bulog Segera Tiba )
Bungaran mengatakan salah satu kunci untuk menekan impor adalah menerbitkan aturan substitusi. Dia mencontohkan, pemerintah dapat memperketat aturan tarif impor dalam jangka waktu lima-sepuluh tahun. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan barter produk seperti yang telah dilakukan Turki dan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengimpor jeruk kino dari Turki. Sebagai gantinya, Indonesia menjual minyak sawit. "Kita diuntungkan."
Bungaran juga berpesan, pemerintah yang baru harus dapat bekerja lebih keras dan cermat dalam membina hubungan baik dengan negara-negara pasar produk pangan Indonesia. (Baca: Bulog Ingatkan Pemerintah Tak Telat Impor Beras )
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
5 hari lalu
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
