H-10 Pelantikan Jokowi, Saat Tepat Berinvestasi  

Reporter

Sabtu, 4 Oktober 2014 13:01 WIB

Jokowi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Senior analis dari LBP Enterprises, Lucky Bayu Purnomo, menyarankan para pelaku pasar untuk berinvestasi 10 atau 5 hari menjelang pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo, pada 20 Oktober 2014. Saran itu bukan tanpa alasan. Pertimbangannya adalah adanya tiga fase yang terjadi dalam proses investasi di pasar.

Pertama adalah fase akumulasi, yaitu saat pelaku pasar mengumpulkan instrumen investasi, seperti obligasi, komoditi, dan lain-lain. "Fase ini umumnya terjadi pada saat konsolidasi, Jokowi boleh saja percaya diri, tapi sekarang kenyataannya kan DPR dikuasai lawan politiknya," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 4 Oktober 2014. (Baca: Cara Jitu Investasi di Masa Transisi Politik)

Menurut Lucky, dengan terpilihnya politikus Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai Ketua DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak bisa jadi motor penggerak di DPR.

Selanjutnya adalah fase partisipasi, yaitu saat pasar mulai berinvestasi, namun tak seluruhnya. Pasar tentu akan merespons positif pelantikan Jokowi, namun masih menunggu pengumuman isi kabinet hingga 25 Oktober 2014. Oleh sebab itu, pelaku pasar disarankan berinvestasi pada H-10 atau H-5 pelantikan Jokowi-JK.

Fase terakhir adalah distribusi. Yaitu pasar sudah bisa menilai kinerja presiden dan kabinetnya. "Kualifikasi menterinya sesuai atau tidak dengan tantangan yang harus dihadapi, pada fase ini biasanya koreksi akan terjadi," kata Lucky.

TRI ARTINING PUTRI

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita Lain
Direktur Novanto Center Ancam Wartawan Tempo
Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT
KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR
FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai

Berita terkait

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

7 menit lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

14 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

17 jam lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

2 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

2 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

2 hari lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

3 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jerman Berminat Investasi dan Penasaran dengan IKN

3 hari lalu

Jerman Berminat Investasi dan Penasaran dengan IKN

Dubes Jerman Ina Lepel mengatakan ada minat dari negaranya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

4 hari lalu

Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negoisasi terkait promosi dan investasi pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya