TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia Nasution menyatakan pemerintah telah menerima draft nota kesepahaman (MoU) dari sekretariat Paris Club. Pemerintah juga menyatakan menerima beban bunga utang yang dikenakan Jepang sebesar 1,3 persen. "Kami sudah menerima draft dari sekretariat Paris Club dan kami diminta untuk memberi tanggapan. Pada prinsipnya kami menyetujui,"kata Mulia di Depkeu Jakarta, Selasa (3/5). Disetujuinya beban bunga itu, karena Jepang telah menurunkan beban bunga dari sebelumnya. Sebelum direstrukturisasi beban bunga yang ditawarkan adalah 2,4 persen hingga menjadi 1,3 persen. Adapun dana dari US$ 2,6 miliar utang yang masuk skema moratorium, utang Indonesia kepada Jepang sebesar US$ 1,6 miliar. Pemerintah juga terikat dengan ketentuan yang ada dalam MoU tersebut. Dalam nota kesepahaman itu ditegaskan beban bunga ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. "Satu negara satu tingkat bunga dan tingkat bunga nggak mungkin sama, bisa berbeda-beda,"ujarnya.Meskipun pemerintah telah menyetujui beban bunga yang ditetapkan Jepang, pemerintah tetap mengupayakan agar Indonesia tetap mendapatkan bunga nol persen (zero interest) terhadap negara anggota Paris ClubBahkan dari beberapa negara anggota Paris Club, meskipun belum secara resmi menyampaikan saat ini sudah terdapat beberapa negara yang membuka kesempatan untuk memberikan bunga zero interest. Kami belum menerima secara resmi dari Perancis dan Inggris. Tapi kemungkinannya mereka akan memberikan zero interest,"kata Mulia.Selain mengenai beban bunga yang ditetapkan, dalam MoU tersebut, Mulia juga dijelaskan mengenai mekanisme pembayaran utang. Dalam nota kesepahaman itu dikatakan pembayaran akan dilakukan selama tujuh kali terhitung mulai Desember 2006 hingga 2009. "Semua dibayar dua kali setahun kecuali 2006 hanya satu kali pada 1 Desember 2006. utnuk tahun berikutnya akan dibayar pada Juli dan Desember,"ujarnya.Suryani Ika Sari