Menko Kesra Agung Laksono (kiri) berbincang dengan Mendikbud M. Nuh (kedua kiri), Menakertrans Muhaimin Iskandar (kedua kanan) dan Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) sebelum rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (17/4). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membantah tuduhan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa pemerintah saat ini menyandera anggaran pemerintah yang akan datang. "Enggak ada yang menjebak. Sesama pemerintah ingin membawa kebaikan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas)
Menurut Askolani, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang mulai dilaksanakan parlemen memberikan ruang terbuka terjadi perubahan. Pemerintah saat ini, ujar dia, ingin meninggalkan landasan yang kuat dan stabil bagi pemerintah mendatang. "Jadi, dari pandangan kami, jauh dari istilah menjebak," katanya.
RAPBN 2015 yang tengah disiapkan, kata dia, masih dalam bentuk baseline sehingga memudahkan pemerintah mendatang atau fraksi pendukungnya yang ada di DPR saat ini memasukkan programnya. "Kalau dari sisi kami jelas, kalau itu diambil sekarang, kasihan pemerintah depan, nanti enggak bisa mengambil kebijakan lagi," katanya. (Baca: RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)
Askolani mencontohkan pemberian kewenangan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bisa memberikan penghematan bagi negara. Dengan demikian, dana subsidi yang telah disiapkan bisa dialihkan untuk sektor lain. "Pemerintah sekarang jangan terlalu maju. Enggak bagus. Nanti pemerintah baru enggak bisa action," katanya.
Ia menegaskan tudingan bahwa pemerintah SBY saat ini tengah menjebak pemerintah baru justru keliru. Sebab, pada dasarnya justru pemerintah membantu mengawal anggaran sehingga mampu melaksanakan proses transisi yang baik. "Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah?" ia balik bertanya.
Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan DPR RI, Dolfie O.F.P., mempertanyakan sempitnya ruang fiskal bagi pemerintah mendatang. Selain itu, anggaran belanja kementerian/lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program. "Kami mempertanyakan, ruang fiskal yang luas itu di mana?" kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu. (Baca: Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting)
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
