TEMPO.CO, Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) membuka peluang untuk mencabut gugatan ke mahkamah arbitrase internasional. Kepala Departemen Komunikasi PT Newmont Nusa Tenggara Rubi Waprasa Purnomo mengatakan gugatan bisa dicabut jika pemerintah membuka kembali ekspor mineral Newmont sehingga operasional tambang kembali pulih. (Baca: Chairul Berharap Newmont Kembali Berunding)
"Kami bisa mengekspor jika bea keluar tidak tinggi. Sekarang ini, walaupun sudah dirundingkan, masih tinggi," kata Rubi kepada Tempo, Kamis, 17 Juli 2014.
Newmont kesulitan ekspor karena tingginya bea keluar. Menurut Rubi, hal ini juga dikeluhkan perusahaan lainnya, seperti PT Lumbung Mineral dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO). "Meski sudah mendapat izin ekspor, mereka belum bisa mengekspor karena tingginya bea keluar," kata Rubi.
Ekspor Newmont terganggu sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral mentah pada Januari lalu. Akibatnya, gudang penimbunan konsentrat yang memiliki kapasitas 80 ribu ton sudah penuh, sehingga tidak bisa menampung hasil produksinya. Hal itu menjadi alasan dihentikannya proses produksi dan membuat ribuan pekerja dirumahkan sejak 6 Juni 2014. (Baca: Newmont Siap Kembali ke Meja Perundingan)
Gugatan Newmont ini membuat pemerintah berang. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan gugatan dilayangkan saat pemerintah dan Newmont sedang berunding. "Proses renegosiasi sudah hampir rampung, tapi mendadak pemerintah dilaporkan ke arbitrase," kata Sukhyar di Kementerian Energi, Kamis, 17 Juli 2014. (Baca: Pemerintah Mungkin Tutup Newmont)
Newmont dan pemerintah, kata dia, sudah mencapai kesepakatan dalam beberapa klausul, tapi ada satu klausul yang pembahasannya masih alot. "Klausul yang pembahasannya alot ialah besaran royalti yang harus dibayarkan Newmont ke pemerintah," ujarnya.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
