Sejumlah penumpang berada di Stasiun Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut (27/3). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Tangerang - Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura II Yusmar Anggadinata menyatakan perlu pemikiran yang luar biasa agar bandara-bandara di Indonesia bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pengembangan bandara saat ini harus bisa melampaui ekspektasi.
Anggadinata menyebut pengembangan kawasan aerotropolis sebagai gagasan yang dapat diaplikasikan guna membuat bandara menjadi kian kompetitif pada masa mendatang. "Pengembangan berkonsep aerotropolis akan membuat bandara dikelilingi oleh berbagai fasilitas pendukung yang terletak di dalam pagar bandara atau di luar pagar, seperti perkantoran, komersial, industrial, hingga real estate," kata Anggadinata di Tangerang, Kamis, 26 Juni 2014.
Senada dengan Anggadinata, Direktur utama PT Angkasa Pura II Tri S. Sunoko juga mengatakan pihaknya tengah berupaya agar ada bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura II yang benar-benar menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Angkasa Pura II sendiri tengah melakukan pengembangan bandara menjadi kawasan aerotropolis di Indonesia.
Konsep aerotropolis membuat suatu bandara menjadi pusat kegiatan yang dikelilingi oleh berbagai fasilitas pendukung yang terletak di dalam ataupun di luar pagar bandara. "Bandara bukan lagi sekadar tempat masyarakat bepergian atau tiba dengan pesawat, tetapi lebih dari itu, juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan," ujarnya. (baca:Indonesia Perlu Kota Aerotropolis )
Bandara pertama yang tengah disiapkan dalam penerapan konsep aerotropolis adalah Bandara Internasional Kualanamu yang terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Tri, Bandara Kualanamu dinilai paling tepat untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan aerotropolis karena masih memiliki lahan yang luas untuk pembangunan. Lokasinya pun strategis, yakni dekat dengan negara-negara Asia dan Timur Tengah.
Namun, kata Tri, penerapan aerotropolis itu harus mendapat dukungan berupa payung hukum. "Sudah saatnya pengembangan bandara di Indonesia mengarah ke level yang lebih tinggi, penerapan aerotropolis ini bukan pengembangan yang biasa kita lakukan, harus mendapat dukungan berupa payung hukum," ujar Tri.
