Penawaran Produk Keuangan Via SMS Dikeluhkan

Reporter

Editor

Abdul Malik

Kamis, 19 Juni 2014 14:15 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 15.900 pengaduan dari masyarakat sejak lembaga pengaduan dibentuk pada 2013 hingga 16 Juni 2014. Umumnya, masyarakat mengeluhkan penawaran produk keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS).

Karena itu, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui kebijakan larangan menawarkan produk sektor keuangan melalui teknologi berbasis teknologi komunikasi seperti SMS. "Kami akan mengimplementasikan kebijakan mulai Agustus nanti,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam acara penandatanganan kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis, 19 Juni 2014. (Baca juga : OJK Akan Cabut Izin Usaha Pelaku Jual Beli Rating)

Muliaman menambahkan, pengaduan yang masuk berasal dari berbagai sumber, dari orang biasa hingga pejabat. “Bahkan Pak Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika) juga dikirimi. Kami belum tahu mereka dapat nomor dari mana," katanya. (Lihat juga: Larang Promosi Via Telepon, YLKI: OJK Terlambat)

Hal senada diungkapkan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti. Ia menjelaskan, dari 15.900 pengaduan, sekitar 80 persen atau 12.500 di antaranya berbentuk pertanyaan. Pada 2014 ini saja, jumlah pengaduan mencapai 1.100. “Sebanyak 43 persen merupakan pengaduan masalah asuransi, 47 persen perbankan, dan sisanya lain-lain,” katanya.

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler :
Per 1 Juli 2014, Tigerair Mandala Tak Beroperasi
Tigerair Siap Bantu Pengembalian Tiket Mandala
Tigerair Mandala Diperkirakan Tak Beri Refund







Berita terkait

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

1 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

1 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

3 hari lalu

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih kenaikan peringkat menjadi BBB dai Fitch Rating. Tak hanya BBB, terdapat jenis peringkat lain.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

5 hari lalu

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

Mendapat lisensi resmi dari OJK pada 2021, izin operasi TaniFund akhirnya dicabut OJK akibat gagal bayar.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

11 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

15 hari lalu

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

19 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

20 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

20 hari lalu

Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

Najeela Shihab menilai kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

21 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya