Target Penerimaan Perpajakan 2014 Direvisi  

Kamis, 12 Juni 2014 16:31 WIB

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) di Kementerian Keuangan, Jakarta, (21/3). Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.193 triliun di tahun 2013. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan revisi target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 menjadi Rp 1.232,1 triliun. Angka ini turun 3,8 persen dari APBN 2014. "Tapi masih tumbuh 14,4 persen dari 2013," kata Bambang saat rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 12 Juni 2014.

Bambang mengatakan ada tiga hal yang membuat Kementerian Keuangan mengajukan revisi tersebut. Pertama, terjadinya perlambatan ekonomi baik domestik maupun global. Hal ini membuat ekspor melambat sebagai imbas penurunan permintaan dari luar negeri dan anjloknya harga komoditas.

Kedua, terjadi juga perlambatan penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan realisasi impor.
Menurut Bambang, hingga April 2014, penerimaan bulanan perpajakan fluktuatif. Berbeda dengan tahun 2013 yang lebih stabil. (Baca:Genjot Penerimaan Pajak, Capres Harus Serius)

Dari jumlah revisi itu, Bambang menjelaskan, target PPh nonmigas turun 5,5 persen menjadi Rp 28,3 triliun. Kemudian PPN dan PPnBM diturunkan 3,5 persen menjadi Rp 17,4 triliun. Sedangkan PBB menjadi Rp 9 triliun atau turun 35,2 persen. Penerimaan cukai juga disebut melambat dari tahun sebelumnya. "Kan tahun 2014 enggak ada kenaikan tarif cukai," kata Bambang. (Baca:Capres dan Cawapres Harus Buka Laporan Pajaknya)

TRI ARTINING PUTRI




Berita Terpopuler:
5 Cara Ampuh Dongkrak Jumlah Sperma
Ada Gunung Bertuah, Bandara Kulon Progo Ditolak
Marshanda Boleh Gugat Cerai Asal Serahkan Hak Asuh
Putra Samarinda Cukur Persiba Bantul 3-0

Berita terkait

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

4 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

12 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

13 jam lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

17 jam lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

19 jam lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

21 jam lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

1 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

2 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya