TEMPO.CO , Jakarta- Greenpeace Southeast Asia meminta pemerintah pusat dan daerah menjauhi investasi di lahan gambut. Kebijakan itu dianggap satu resep menghindari potensi kebakaran hutan.
"Kalau pun mau dikembangkan, ya kembangkan yang sesuai dengan lahan gambut," kata Forest Campaigner Greenpeace Southeast Asia, Yuyun Indradi di Hotel Morrissey, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2014.
Menurut Yuyun, salah satu komoditas yang bisa dikembangkan di lahan gambut adalah ramin. Namun, pelaku usaha disebut tak berminat dengan komoditas tersebut karena tingkat pengembalian investasinya rendah.
Pengusaha, kata Yuyun, lebih suka membuka lahan untuk perkebunan sawit dan akasia.
"Padahal sawit dan akasia secara normal tak bisa tumbuh di lahan gambut. Tapi sawit dan akasia pengembalian investasinya tinggi," kata Yuyun.
Dalam setahun terakhir, kata Yuyun, investasi sawit di lahan gambut terutama di wilayah Riau justru mengakibatkan kerugian. Sejak kebakaran lahan gambut pada tahun lalu dan awal tahun ini, dalam waktu dua bulan saja kerugian akibat kebakaran lahan gambut mencapai Rp 15-20 triliun.
"APBD Riau saja tidak sampai segitu. Pendapatannya sama sekali gak sepadan dengan biaya kerugian," kata Yuyun.
Maret lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir kerugian akibat kebakaran hutan gambut di Riau hingga akhir Februari 2014 mencapai Rp 10 triliun. Kerugian itu hanya dihitung dari terganggunya transportasi dan ekonomi masyarakat Riau. (Baca: Kebakaran Hutan Riau Rambah Cagar Alam)
Yuyun memprediksi, dengan ancaman El Nino pada Juni - Juli 2014 ini, kerugian akibat kebakaran gambut akan jauh lebih besar dibanding tahun lalu dan awal tahun ini. (Baca juga: Mei, Riau Waspada Asap)
KHAIRUL ANAM
Terpopuler
Buka Kantor di Jakarta, Apple Tawarkan Lowongan
Cokelat Cadbury Mengandung Babi?
Apple Akhirnya Buka Kantor Cabang di Indonesia
Berita terkait
Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo
1 jam lalu
Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.
Baca SelengkapnyaDirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL
1 hari lalu
Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaKementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian
1 hari lalu
Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.
Baca SelengkapnyaSaksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas
1 hari lalu
Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL
Baca SelengkapnyaDirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga
1 hari lalu
Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut meminta para eselon I untuk memberikan Rp1 miliar untuk pembayaran Ibadah Umrah
Baca SelengkapnyaProfil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System
1 hari lalu
Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaKPK Dalami Aliran Uang Perjalanan Dinas Syahrul Yasin Limpo, Periksa Bos Travel di Sulawesi Selatan
1 hari lalu
KPK jadwalkan ulang pemanggilan pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyur yang mangkir dalam pemeriksaan kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas
2 hari lalu
Tim penyidik KPK periksa 4 saksi dari travel dalam kasus TPPU bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaUsai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik.
Baca SelengkapnyaMentan Minta Madura Kembali Wujudkan Swasembada Pangan
3 hari lalu
Indonesia pernah swasembada pada 2017, 2019, dan 2020. Pertanian di Madura punya potensi besar menjadi lumbung pangan.
Baca Selengkapnya