Paris Club Tunda Cicilan Utang Indonesia Satu Tahun

Reporter

Editor

Sabtu, 12 Maret 2005 12:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Negara-negara kreditor yang tergabung dalam forum Paris Club sepakat memberikan penundaan pembayaran cicilan (moratorium) utang kepada Indonesia dan Sri Lanka hingga akhir tahun ini. Keputusan ini dicapai dalam sidang Paris Club pada Rabu (9/3) di Paris. Dalam pernyataannya, kumpulan 19 negara kaya itu tidak akan meminta pembayaran utang selama satu tahun hingga 31 Desember 2005. Pembayaran utang ini akan dicicil selama lima tahun ke depan dengan masa tenggang (tidak bayar cicilan pokok dan bunga) selama satu tahun.Keputusan itu dibuat setelah Paris Club menerima perhitungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia atas dampak kerugian bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004, yang menewaskan ratusan ribu orang. Indonesia dan Sri Lanka adalah dua negara yang mengalami kerusakan paling parah. Dalam sidang 12 Januari lalu, dua pekan setelah bencana tsunami, Paris Club hanya memberikan moratorium utang selama tiga bulan sembari menunggu hasil perhitungan IMF dan Bank Dunia. Hasil perhitungan dua lembaga keuangan dunia ini akan dijadikan acuan untuk menentukan persisnya jumlah utang negara korban tsunami yang pembayarannya bisa ditunda. Untuk jangka waktu tiga bulan, Indonesia hanya menikmati penundaan sekitar US$ 350 juta.Atas dasar itu, Indonesia menindaklanjuti tawaran Paris Club dengan mengajukan proposal moratorium utang. Indonesia berharap pembayaran utang tahun ini senilai US$ 2,6 miliar bisa ditunda dengan masa tenggang pembayaran pokok dan bunga selama lima tahun. Sebab, pada 2005-2009, beban pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah sangat tinggi. Total utang Indonesia sendiri kepada Paris Club sekitar US$ 48 miliar.Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia Nasution mengatakan belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menerima keputusan itu atau tidak. Sebab, menurut dia, secara cash flow keputusan Paris Club memberatkan pemerintah karena beban cicilan akan bertambah selama lima tahun mendatang. Secara ekonomi pun keputusan tersebut sama saja. Sebab, dicicil selama lima tahun atau dilunasi tahun ini, nilainya (secara net present value) sama saja. "Keputusan Paris Club tidak sesuai dengan harapan Indonesia," ujar Mulia kepada Tempo kemarin. Indonesia meminta masa tenggang selama lima tahun, tapi yang diberikan hanya untuk jangka waktu satu tahun.Namun, dia mengingatkan, penawaran Inggris, Prancis, dan Jepang cukup menguntungkan Indonesia. Inggris dan Prancis menawarkan penghapusan bunga utang menjadi nol persen, sedangkan Jepang menawarkan penurunan bunga. Amerika justru tak mau memberikan keringanan bunga karena sudah memberikan hibah. Kisaran bunga utang Indonesia kepada para kreditor anggota Paris Club adalah 2-4 persen.Menurut dia, jika anggota Paris Club lainnya memberikan keringanan bunga seperti Inggris, Prancis, dan Jepang, itu akan menguntungkan bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun cash flow. Karena itu, pemerintah akan melakukan negosiasi dengan masing-masing negara. "Agar mereka bisa memberikan keringanan bunga." Heri/bbc/reuters

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

8 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

10 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

12 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

13 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

28 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya