Sejumlah tenaga kerja asing dari berbagai negara berunjukrasa memprotes penyiksaan terhadap Erwiana Sulistyaningsih, TKW Indonesia, di depan Konsulat Indonesia di Hong Kong (16/1). Kasus Erwiana merupakan kasus terakhir yang menimpa tenaga kerja asing yang bekerja di Hong Kong. AP/Kin Cheung
TEMPO.CO, Denpasar - Tenaga kerja asing ilegal di Bali dianggap terlalu leluasa menjalankan usahanya dan mulai dikeluhkan kalangan penyedia jasa pariwisata di Pulau Dewata. Mereka juga disebut merebut pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani oleh pekerja lokal.
“Kami bahkan menemukan perusahaan jasa selam yang seluruh pekerjanya orang asing. Dari manager sampai guide-nya,” kata Ketut Rasna dari Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Bali dalam "Diskusi Selasa Pariwisata" di Bali Tourism Board, Renon, Selasa, 25 Maret 2014. Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan Imigrasi Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Bali.
Pengusaha sering kali menemukan kompetensi pekerja asing yang jauh berada di bawah pekerja lokal. Seperti dalam kecelakaan yang menewaskan penyelam Jepang di Nusa Lembongan baru-baru ini. Menurut dia, kecelakaan terjadi karena instruktur penyelam adalah orang Jepang yang tak mengajak guide lokal. Akibatnya, instruktur dan penyelamnya tidak menguasai pola arus di lokasi itu.
Keluhan terhadap keberadaan pekerja asing juga disampaikan pengurus Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Bali Gde Nurjaya. Menurut dia, banyak orang asing yang masuk ke desa-desa dan menikahi orang lokal lalu membuka usaha atas nama istrinya. “Ini aturannya bagaimana?"
Menanggapi keluhan itu, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Saroha Manullang, menegaskan, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan penertiban. Hanya, masalahnya, orang asing di Bali sangat banyak sementara jumlah petugas masih kurang. “Karena itu, kami meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan,” ujarnya.
Dalam soal orang asing yang bekerja setelah menikah dengan warga lokal, dia mengatakan sudah ada aturan yang ditetapkan Imigrasi bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa mereka hanya boleh bekerja sekadar untuk mencari penghidupan yang layak, seperti membuka toko kecil atau warung. Bila pekerjaaan mereka berskala besar atau berbadan hukum, dia melanjutkan, maka mereka harus dikenai kewajiban layaknya orang asing yang bekerja di Indonesia.
Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen
25 Januari 2024
Luhut Bantah Tudingan Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Industri Hilirisasi Hanya 10-15 Persen
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomoro urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi
