TEMPO.CO , Jakarta - Analis PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, memperkirakan dampak pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden oleh PDI Perjuangan sangat signifikan pada kinerja pasar modal. Kiswoyo memperkirakan efek Jokowi akan terasa di Bursa Efek Indonesia hingga dua pekan ke depan, atau akhir Maret 2014. "Itu untuk perkiraan jangka pendek," kata dia kepada Tempo, Ahad, 16 Maret 2014. (Baca: Jokowi Capres, IHSG Terbang Tinggi ).
Efek Jokowi pertama kali terasa pada penutupan perdagangan Jumat, 14 Maret 2014. Saat itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia naik tajam 152,47 poin (3,23 persen) ke level 4.878,64. IHSG bahkan bergerak melawan arah bursa regional Asia yang terkoreksi. Perdagangan saham mencapai 272.034 kali dengan volume 6,103 miliar lembar saham senilai Rp 8,399 triliun. (Baca: Euforia Jokowi, Saham Perbankan Diburu).
Kiswoyo memperkirakan pada satu hingga dua pekan mendatang IHSG akan berada pada level 4.650 sampai 4.950. Menurut dia sentimen Jokowi masih akan menjadi faktor dominan yang menentukan pergerakan indeks. Sebab, "Investor masih berharap bahwa jika Jokowi menjadi presiden, maka pembangunan infrastuktur akan berjalan dengan maksimal," ujar Kiswoyo.
Menurut Kiswoyo, IHSG bisa melampaui 5.200 setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini bisa tercapai jika presiden yang terpilih dianggap sesuai dengan harapan investor. "Terutama jika presidennya dianggap mampu memperbaiki kinerja perekonomian dan memperbaiki infrastruktur nasional," ujarnya. (Baca: Pencapresan Jokowi Dorong Penguatan Rupiah).
Analis pasar modal Reza Priyambada, mengatakan efek Jokowi merupakan fenomena langka. Sebab, kata dia, jarang sekali faktor non-ekonomi menjadi penentu dominan yang menggerakkan laju indeks saham. Biasanya investor mengacu pada laporan keuangan, data ekonomi domestik, dan nilai tukar rupiah sebelum mengambil keputusan investasi.
Reza mengatakan ekspektasi pelaku pasar terhadap Jokowi mirip dengan ekspektasi pasar Amerika Serikat ketika Barack Obama terpilih sebagai presiden pada 2008. "Apa yang terjadi pada Jokowi merupakan kasus yang langka, seiring dengan begitu besar dukungan pasar terhadap figur Jokowi," ujarnya.
GALVAN YUDHISTIRA | M. AZHAR
Berita Bisnis Lainnya
Pengusaha Selektif Terima Order Kaos dari Caleg
Koran Surabaya Post Tutup?
Order Percetakan Pemilu Kebanyakan dari Luar Jawa
Pengusaha Tak Sembarang Terima Order dari Caleg
Berita terkait
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
26 menit lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Baca SelengkapnyaJokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong
36 menit lalu
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
2 jam lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
14 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
15 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
18 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
18 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
20 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
21 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
22 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca Selengkapnya