Komisi Industri DPR Minta Pemerintah Pertahankan Texmaco

Reporter

Editor

Kamis, 27 Januari 2005 17:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Industri DPR meminta pemerintah tetap mempertahankan dan menyelamatkan keberadaan industri Texmaco Grup, karena perusahaan ini berpotensi sebagai industri dalam negeri yang bisa terus dikembangkan. Permintaan itu menjadi kesimpulan komisi yang dibacakan Wakil Ketua Komisi Industri Ade Komarudin dalam rapat dengar pendapat dengan Texmaco di Jakarta hari ini.Menurut komisi, penyelamatan Texmaco perlu dilakukan karena kelompok industri ini memiliki industri tekstil, engineering, otomotof, dan mesin-mesin pertanian yang sangat bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menghasilkan devisa. Dengan pulihnya Texmaco, menurut komisi, diharapkan bisa mendukung struktur industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai investasi dan masuknya investor. Komisi akan mencarikan solusi penyelesaian permasalahan perusahaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Komisi Industri DPR akan segera membentuk kelompok kerja Perindustrian dan Perdagangan yang akan khusus mengkaji masalah ini. “Kelompok kerja ini akan menindaklanjuti, mencari alternatif solusi dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi Texmaco Grup,” kata Ade.Menurut Ade, dari hasil kajian kelompok kerja itu nantinya akan dijadikan dasar dalam pembahasan dengan pemerintah. Beberapa menteri terkait seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian ,dan Menteri Keuangan akan diajak untuk menemukan penyelesaian terbaik penyelesaian masalah ini. Sementara itu, Direktur Keuangan PT Texmaco Masyhudi Ali mengatakan, saat ini aset perusahaan mencapai US$ 4 miliar. Sedangkan jumlah kredit yang belum dibayar mencapai US$ 1,8 miliar. “Perusahaan ini masih bankanble dan visible. Muchamad Nafi - Tempo

Berita terkait

Gugatan KLHK Dikabulkan PN Surabaya, PT SS Didenda Rp 48 Miliar karena Pencemaran Lingkungan

1 hari lalu

Gugatan KLHK Dikabulkan PN Surabaya, PT SS Didenda Rp 48 Miliar karena Pencemaran Lingkungan

Putusan ini disebut sebagai bentuk peringatan tegas dari KLHK kepada setiap penanggung jawab usaha agar tidak mencemari maupun merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Ungkap Kasus Judi Online, Betulkah Milik Orang Indonesia Meski Server di Kamboja?

4 hari lalu

Serba-serbi Ungkap Kasus Judi Online, Betulkah Milik Orang Indonesia Meski Server di Kamboja?

Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat pandemi Covid-19 ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Kian Terpuruk, Ini Langkah Kementerian Perindustrian

18 hari lalu

Industri Tekstil Kian Terpuruk, Ini Langkah Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat sejumlah langkah merespons kondisi industri tekstil yang kian terpuruk.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Belum Pulih, Pengusaha Ajukan BMAD Pakaian Impor

27 hari lalu

Industri Tekstil Belum Pulih, Pengusaha Ajukan BMAD Pakaian Impor

Pengusaha ajukan BMAD pakaian dan aksesoris pakaian. Buntut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tak kunjung pulih.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Alami Kontraksi 0,03 Persen, Agus Gumiwang: Buntut Banjir Impor

38 hari lalu

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Alami Kontraksi 0,03 Persen, Agus Gumiwang: Buntut Banjir Impor

Industri tekstil dan pakaian jadi mengalami kontraksi 0,03 persen. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita tuding banjir impor sebagai penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Segera Pulihkan Kondisi Industri Tekstil

42 hari lalu

Pemerintah Diminta Segera Pulihkan Kondisi Industri Tekstil

Pemerintah dinilai perlu segera melakukan intervensi untuk mengatasi keterpurukan industri tekstil dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kemenperin Beberkan Jumlah Tenaga Kerja di Industri Tekstil Turun 7,5 Persen, Apa Pemicunya?

43 hari lalu

Kemenperin Beberkan Jumlah Tenaga Kerja di Industri Tekstil Turun 7,5 Persen, Apa Pemicunya?

Kemenperin mencatat jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil dan pakaian jadi menurun 7,5 dan 0,85 persen.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Resmi Perpanjang Pengenaan BMTP Kain Impor selama 3 Tahun

44 hari lalu

Pemerintah Resmi Perpanjang Pengenaan BMTP Kain Impor selama 3 Tahun

Pemerintah resmi perpanjang safeguard impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama jangka waktu tiga tahun.

Baca Selengkapnya

Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

17 Juli 2024

Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Sejumlah gerai di pasar Tanah Abang menjual pakaian impor dengan harga miring. Diduga merupakan pakaian yang diimpor secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Ini Kewajiban Perusahaan Terhadap Hak-hak Pekerja yang Dikenai PHK

11 Juli 2024

Ini Kewajiban Perusahaan Terhadap Hak-hak Pekerja yang Dikenai PHK

Karyawan yang terkena PHK berhak mendapatkan beberapa kompensasi.

Baca Selengkapnya