Muhammad Lutfi memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta (12/2). Presiden Yudhoyono menunjuk DUbes Indonesia untuk Jepang Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan Menteri Perdagangan yang baru, Muhammad Lutfi, memiliki beberapa pekerjaan rumah. Selain koordinasi dengan kementerian terkait, menteri yang baru juga dituntut bisa mengendalikan harga dan pasokan pangan.
Aviliani menilai koordinasi Kementerian Perdagangan dengan beberapa kementerian selama ini sering kurang baik. "Intinya harus akur dengan beberapa kementerian, seperti pertanian, industri, karena di beberapa kementerian tersebut sering terjadi perdebatan," kata Aviliani di Jakarta, 12 Februari 2014. (Baca juga: Menjadi Menteri Perdagangan, Ini Karier Lutfi)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan baru di Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Gita Wirjawan yang telah efektif mengundurkan diri per 1 Februari 2014.
Terkait harga pangan yang cenderung fluktuatif, Aviliani mengimbau agar Luthfi mampu menggunakan Undang-Undang Perdagangan yang baru saja disahkan sebagai payung hukum dalam pengendaliannya. Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tentang perdagangan nantinya juga harus berkoordinasi dengan kementerian lain. "Jangan sampai kontraproduksi dengan kementerian lain pokoknya." (Lihat juga: Menteri Lutfi Janji Tuntaskan Masalah Impor Beras )
Menurut Aviliani, Lutfi juga harus menerbitkan PP yang aplikatif. Ini karena UU Perdagangan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Di sisi lain, menurut dia, tak mungkin pasar modern didominasi produk lokal. "Pasar modern kan segmennya kelas atas. Kalau produk domestik semua, takutnya justru tak laku."
