TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat telah merancang beberapa strategi bisnis setelah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara nanti. Pemerintah Indonesia telah sepakat mengakuisisi 58,8 persen saham perusahaan dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) senilai US$ 558 juta. Perjanjian akan diteken 25 Oktober, besok.
Pemerintah akan membentuk struktur manajemen dan direksi baru Inalum, yang bekerja efektif mulai 1 November 2013. Hidayat menyebutkan beberapa langkah yang harus segera dilakukan Inalum. Salah satunya, "Menyatukan bisnis hulu dan hilir produk aluminium," kata dia di sela-sela rapat koordinasi kamar dagang dan industri bidang logistik di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Oktober 2013.
Inalum juga harus segera membuka kawasan industri khusus di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, termasuk membangun infrastruktur pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor impornya.
Hidayat berharap kapasitas produksi Inalum bisa mencapai 450 ribu ton per tahun. Saat dikuasai NAA, kapasitas produksinya hanya 250 ribu ton per tahun.
Pemerintah pusat menawarkan 10 persen saham Inalum kepada pemerintah daerah. Tidak dijelaskan bagaimana porsi pembagian saham kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. "Pemda akan kami tawari saham Inalum juga. Teknis berapa nilainya, menyusul," ujar dia.
