TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menargetkan kebijakan fiskal untuk pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau yang diminta oleh kontraktor di sana, akan rampung tahun ini. Selanjutnya setelah insentif tersebut final, kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) akan segera diteken.
"Sekarang sedang kami finalkan dengan Menteri Keuangan, pokoknya tahun ini (pembahasan insentif fiskal) harus selesai," kata Jero usai Acara Silaturahmi Kementerian ESDM pada Selasa, 13 Agustus 2013.
Sebelumnya, proyek East Natuna terbengkalai lantaran skema insentif pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) yang diminta kontraktor tak kunjung disetujui pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan insentif yang diberikan utamanya akan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) bisa memenuhi level keekonomian bagi investor.
Kontraktor yang terdiri atas konsorsium PT Pertamina (persero), ExxonMobil, Total EP Indonesie, dan PTT EP Thailand meminta IRR sebesar 12 persen. Adapun tax holiday yang diminta mencapai lima tahun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Edy Hermantoro, menjelaskan tax holiday ini diberikan kepada kontraktor setelah pendapatan kontraktor telah menguntungkan, yakni diperkirakan setelah 2020. Sebab, pada masa eksplorasi dan produksi, cash flow yang diperoleh kontraktor masih sedikit. "Ada beberapa yang dimakan cost recovery. Jadi tax holiday itu bukan teken kontrak trus dapat holiday, tapi mulai bisa direalisasikan setelah cash flownya positif," ujar Edy.
Mengenai porsi bagi hasil (split) antara pemerintah dengan kontraktor memang sudah diputuskan. Edy mengatakan porsi split akan lebih besar untuk kontraktor sebesar 55 persen, sementara 45 persen untuk pemerintah. "Tapi itu khusus untuk Lapangan D-Alpha saja, di luar itu enggak," ujar Edy. Meski porsi pemerintah lebih kecil angka tersebut dinilai sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar 0 persen.
