TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah saat ini sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Cyber Law guna meningkatkan transaksi perdagangan Indonesia dengan negara luar. Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi, RUU ini sudah diserahkan ke presiden."Saya berharap sudah masuk ke DPR karena pada pembahasan terakhir sudah disampaikan kepada ibu presiden," kata Rini, seusai pembukaan acara pameran Produk Expor Indonesia di Jakarta, Rabu (13/10). Rini mengatakan, dengan adanya cyber law akan mendongkrak transaksi perdagangan. Bukan hanya para pelaku besar, tetapi usaha kecil dan menengah akan terbantu jika RUU ini disahkan. "Karena ke depannya industri kecil dan menengah, transaksi internet itu kan banyak sekali," kata Rini. Dengan belum adanya cyber law, menurut Rini, berpotensi akan berkurangnya transaksi usaha kecil dan menengah. Beberapa negara setelah adanya peraturan seperti ini, tingkat transaksinya menunjukkan peningkatan. Rini mengaku sangat mendukung RUU ini. Oleh karena itu, draf yang pada awalnya disusun Deperindag telah disempurnakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. "Saya sepenuhnya mendukung Pak Samsul Muarif (Menteri Komunikasi dan Informasi) dalam mengeluarkan draf tersebut," katanya. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan karena dalam era perdagangan bebas setiap negara akan mencari potensi mengembangkan pasarnya. Jika peraturan tidak memadai, maka akan menghambat baik dunia industri maupun perdagangan. Muhamad Nafi - Tempo