TEMPO Interaktif, Jakarta:Tidak disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Zona Perdagangan Bebas kawasan Batam oleh presiden dinilai anggota DPR sebagai bentuk pengekangan terhadap hak-hak DPR. Anggota Komisi Perindustrian dan Perdagangan DPR Alvin Lie mengatakan tak seharusnya presiden menolak untuk menandatangani RUU tersebut menjadi UU. Itu kan sama saja mengangkangi hak legislatif DPR, kata Alvin kepada Tempo di sela-sela sidang umum MPR di Jakarta, Kamis (23/9). Menurut Alvin, DPR sebagai legislatif mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan atau hukum, sedangkan pihak eksekutif hanyalah sebagai partner dalam pembahasan RUU. Menurutnya, tak selamanya setiap RUU yang disetujui DPR juga harus mendapatkan persetujuan dari presiden. Sekarang kalau DPR membuat undang-undang harus persetujuan eksekutif, untuk apa fungsi legislatif diadakan, tegasnya. Ditanya apakah masih ada kemungkinan untuk diadakan pembahasan ulang karena belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, ia mengatakan tidak perlu dilakukan hal itu. Bahkan, jika rencana pembahasan ulang akan digelar, pada dasarnya tidak mempunyai landasan hukum. Menurut Alvin, jika sampai masa akhir jabatan presiden, Megawati tidak juga mau menandatangani UU tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dalam hitungan beberapa hari ke depan akan menjadi UU dengan sendirinya. Kalaupun tidak ditandatangani presiden, 30 hari langsung menjadi undang-undang. Undang-undang dasarnya seperti itu, katanya. Namun demikian, ia juga mengakui, UU tersebut tetap memerlukan persetujuan presiden sebagai bentuk formal dari sebuah perundangan. Nanti kalau Mega nggak tanda tangan biar SBY yang tanda tangan, kata dia. Muhamad Nafi - Tempo