SBY: Chatib Basri Punya Tiga Tugas

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 20 Mei 2013 15:01 WIB

Presiden SBY bersama Chatib Basri (tengah) saat berbelanja buku di Dubai. TEMPO/Wahyu Muryadi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru. Presiden menilai Chatib cukup berhasil meningkatkan investasi di Indonesia selama satu tahun periode kepemimpinannya sebagai kepala BKPM.

Prestasi Chatib ini dinilai menjadi kontribusi besar di kala ekspor nasional dan dunia mengalami kemerosotan. "Dengan mempertimbangkan berbagai aspek saya memberi kepercayaan dan penugasan kepda Dr M Chatib Basri untuk menjadi Menkeu yang baru, Dr Chatib Basri adalah seorang ekonomi yang memiliki pengalaman dan penugasan yang luas," kata Presiden di Kantornya, Senin, 20 Mei 2013.

Presiden juga menilai Chatib memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup karena pernah menjabat sebagai staf khusus dan deputi menteri keuangan untuk tugas-tugas G20. Pengalaman lain yang jadi pertimbangan adalah jabatan Chatib sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional. "Atas pengalaman dan dedikasinya, saya memandang Dr Chatib cakap dan bisa memjadi menkeu RI," kata Presiden.

Presiden juga memaparkan tiga tugas utama Chatib sebagai Menteri Keuangan yaitu pertama, menjaga, mengembangkan dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent, dalam perekonomian dunia yang masih penuh gejolak. Ia meminta menteri keuangan mampu menjaga APBN agar tetap sehat.

Kedua, Menkeu juga diminta untuk memberikan back up policy atau dukungan kebijakan agar investasi di Indonesia terus meningkat, dalam bentuk insentif fiskal atau kebijakan lainnya.


Ketiga, presiden meminta Menkeu yang baru untuk memberikan dukungan kebijakan pada investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan termasuk industri. Sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang serta pertumbuhan terajaga.

"Tugas-tugas mendesaknya adalah mengawal rancangan APBN perubahan 2013 yang hari-hari ini siap untuk dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan mengawal rancangan APBN 2014 mendatang. Tentu diperlukan kecepatan dan kecekatan," kata Presiden.

FRANSISCO ROSARIANS




Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh


POLITIK Terpopuler

Aiptu Sitorus Laporkan 3 Hal ke Kompolnas

Fathanah: Kekuatanku Sekarang Cuma Tuhan dan Sefti

Ical dan Ibas Kompak Dukung Bibit Waluyo

Labora Sitorus Disebut 'Penguasa' Laut Papua

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

3 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

11 hari lalu

Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

12 hari lalu

Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

12 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

13 hari lalu

Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan agar dilakukan blokade penuh pada seluruh wilayah Gaza setelah negosiasi dengan Hamas nihil.

Baca Selengkapnya