Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani (dua kiri) dan sejumlah pejabat daerah berjalan meninggalkan dermaga usai meninjau Kapal Perintis Sabuk Nusantara 30 di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Kepri, Selasa (27/12). ANTARA/Henky Mohari
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Transportasi Laut Ajiph Razifwan Anwar mengapresiasi pembelian kapal perintis oleh Kementerian Perhubungan kemarin. Kapal perintis tersebut adalah upaya pemerintah untuk menambah trayek, khususnya di daerah terpencil.
"Pada 2012, sudah ada 67 trayek. Dan tahun ini pemerintah berharap ada 80 jalur. Jumlah ini akan meningkat pada 2014 yakni sebesar 90 trayek," ucap Ajiph saat dihubungi Selasa, 7 Mei 2013.
Program kapal perintis ini, lanjut Ajiph, tidak hanya untuk membuka jalur baru dan melayani masyarakat di daerah terpencil. Namun, 17 kapal senilai Rp 439 miliar itu juga harus menumbuhkembangkan usaha swasta. "Yang terakhir ini yang biasanya luput dari perhatian pemerintah."
Negara akan mengalami inefisiensi jika kapal perintis tersebut beroperasi terus. "Kapal ini kan subsidi, penumpang membayar tiketnya pun tidak penuh," ucap Ajiph. Maka untuk trayek yang sudah mapan, demikian Ajiph, tidak boleh dioperatori oleh angkutan perintis.
Dia berpendapat, negara harus melakukan evaluasi, di mana sajakah kapal perintis bisa dialihkan menjadi angkutan komersial. Pada suatu titik, masyarakat harus menyadari berlakunya hukum pasar. "Tidak boleh selamanya masyarakat dimanja dengan subsidi," kata Ajiph.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp 439 Miliar untuk 17 kapal. Dari 17 kapal tersebut, baru 12 unit yang diserahkan dan akan langsung beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Kapal-kapal itu diserahkan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) serta pemerintah provinsi dan kabupaten.
PT ASDP menerima lima unit kapal penyeberangan. Untuk enam kapal penyeberangan lain diserahkan untuk Maluku, Riau, Asmat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Maluku Tenggara Barat. Kalimantan Tengah menerima satu kapal pembersih alur.
